Sejak Ada Proyek Tol Japek Selatan, Jumlah Murid SDN Burangkeng 04 Setu Menurun Drastis

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI --- Aktivitas belajar mengajar di SDN Burangkeng 04 Setu Kabupaten Bekasi ikut terganggu sejak dilintasi proyek Tol Jakarta-Cikampek Selatan (Tol Japek Selatan).

Dampak serius terhadap keamanan, kenyamanan, dan kelangsungan pendidikan di SDN Burangkeng 04 Setu tersebut pun muncul lantaran proyek  tol Japek Selatan berdekatan langsung dengan lingkungan sekolah.

Sejak jalan tol aktif, kata Yeni Resminawari, salah satu guru di SDN Burangkeng 04, suara bising dan getaran dari kendaraan berat dan alat proyek Tol Japek Selatan sangat mengganggu proses kegiatan belajar-mengajar (KBM).

“Anak-anak tidak bisa konsentrasi. Suaranya bising, gedungnya bergetar. Kami sangat khawatir akan keselamatan anak-anak,” ujar Yeni Resminawari pada Kamis (24/7/2025).

Baca juga: Imbas Proyek Tol Japek Selatan, Tembok SDN Burangkeng 04 Retak, Atap Bocor

Menurut Yeni, kondisi lingkungan sekolah juga memburuk. Halaman sekolah yang seharusnya menjadi tempat istirahat dan bermain, kini dipenuhi bedeng pekerja proyek dan tanaman liar yang menjulang tinggi.

“Kami khawatir ada hewan berbahaya seperti ular. Saat jam istirahat, kami harus ekstra hati-hati. Anak-anak tidak bisa bebas bermain seperti dulu,” jelasnya.

Tak hanya itu, kerusakan bangunan sekolah juga mulai terlihat. Dinding mulai retak, atap bocor dan bergeser. Guru-guru menyatakan bahwa kondisi ini mengancam keselamatan seluruh warga sekolah.

Saat ini, SDN Burangkeng 04 memiliki 280 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6.

Namun sejak proyek jalan tol dimulai, jumlah siswa baru menurun drastis. Tahun ajaran 2024/2025, sekolah hanya menerima 15 siswa untuk kelas 1 dari target dua rombel.

“Banyak yang pindah sekolah karena melihat kondisi sekolah tidak layak dan berisiko. Padahal sebelumnya dijanjikan pembangunan gedung baru akan selesai tahun 2025, tapi sampai sekarang belum terlihat tanda-tandanya,” ujar Yeni

Proyek pembangunan ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan (proyek Tol Japek Selatan) berdampak terhadap keberadaan SDN Burangkeng 04, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

Adanya proyek Tol Japek Selatan ini dikeluhkan para orangtua murid. Ismi, wali murid kelas VI SDN Burangkeng 04 Setu, mengatakan bahwa sebelum ada proyek tol, kondisi sekolah sangat nyaman dan asri.

“Dulu lapangannya luas dan teduh. Sekarang panas, berdebu, dan berisik. Anak-anak tidak nyaman," kata Ismi mengenai dampak proyek Tol Japek Selatan.

Ismi berharap sekolah segera direlokasi ke tempat yang lebih aman dengan lokasi yang tidak terlalu jauh dari sekolah lama, agar memudahkan akses para siswa.

"Kami harap segera dipindahkan secepatnya, katanya 2025 tapi ini belum juga," katanya.

Tunggu Pemkab bebaskan lahan

Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Burangkeng 04, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terhimpit proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan Paket IIA Setu-Sukaragam.

Atas hal itu, Pimpinan Proyek (Pimpro) Japek Selatan Paket IIA, Eko Budi Siswandi mengatakan, bahwa pekerjaan Tol Japek Selatam Paket 2A ini mulai September 2023.

Saat itu proyek masuk belum siap 100 persen untuk kesiapan lahannya.

Akan tetapi, karena ini merupakan proyek strategis nasional (PSN), maka prosesnya dilakukan secara paralel antara kesiapan lahan dan kontruksi.

"Diharapkan saat kontruksi berjalan juga proses lahan bisa selesai. Tapi ketika sampai posisi di Mei 2024 terkait dengan karakteristik khusus ini belum ada perkembangan pada saat itu," kata Eko Budi Siswandi saat ditemui TribunBekasi pada Jumat (25/7/2025).

Ia melanjutkan, karena tidak ada perkembangan soal lahan pengganti sekolah itu, pihak proyek berinisiasi mencari langkah-langkah agar tetap dapat progres pekerjaan meskipun lahannya tetap berproses di P2T (Panitia Pengadaan Tanah) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) lahan.

Eko Budi Siswandi menegaskan pihaknya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak sekolah maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi agar pekerjaan pembangunan tetap berjalan meskipun sekolahnya belum direlokasi.

"Kami bersurat dengan jaminan K3LL (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan) dan disetujui Pemkab Bekasi," katanya.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan, pekerjaannya tidak sampai selesai hanya sebatas pondasi, kolom, dan pier. 

Pihaknya berupaya meminimalisir dampak saat proses pekerjaan di lokasi tersebut.

Bahkan, proses kontruksinya juga menggunakan bore pile tidak menggunakan paku bumi atau pancang.

"Dan selesai pada November 2024, sehingga setelah itu sampai sekarang tidak ada lagi pekerjaan sampai menunggu selesai proses relokasi sekolah," katanya.

Eko Budi Siswandi menyebutkan, pihaknya tidak berwenang terkait proses kesiapan lahan untuk relokasi sekolah. 

Ia hanya menunggu kesiapan lahan relokasi yang ditentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi serta prosesnya pada P2T dan PPK lahan.

"Kami belum bisa melakukan kalau lahannya belum ada dan belum ada proses pembebasan, yang lama belum dibayar yang baru belum dibayar, jadi kita belum bisa masuk lakukan pembangunan sekolahnya," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) lambat dalam proses relokasi bangunan sekolah terhimpit proyek ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan atau Japek II.

Sebab, rencana relokasi ke tempat baru itu sudah satu tahun lalu. Akan tetapi hingga saat ini belum juga terlaksana.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, menjelaskan bahwa pencarian lahan pengganti sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik).

Hal itu berdasarkan hasil rapat tahun lalu.

“Tahun lalu sudah dibahas dan dirapatkan, hasilnya Disdik lah yang mencari lokasi lahan pengganti. Tetapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari Disdik terkait penilaian lokasi dari tiga lokasi yang telah diusulkan,” kata Chaidir kepada awak media pada Jumat (25/7/2025).

Ia mengaku pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan Dinas Pendidikan agar proses penentuan lahan segera dilakukan. Namun demikian, belum ada tindak lanjut.

“Disdiknya sudah kami ingatkan melalui lisan, karena kasihan sekolah itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengungkapkan pihaknya masih dalam proses menentukan lokasi lahan pengganti.

“Kami masih menentukan lahan yang akan dibangun sekolah sebagai pengganti,” ujarnya.

Imam menjelaskan, jika lahan sudah ditetapkan, pembangunan sekolah akan dilakukan oleh Jasa Marga selaku pengelola proyek jalan tol.

“Jadi nanti yang bangun itu pihak Jasa Marga,” kata Imam.

Ada dua lokasi

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, menyebutkan bahwa sudah ada dua lokasi lahan yang diajukan untuk relokasi SDN Burangkeng 04.

Menurutnya, Dinas Pendidikan bersama BPKAD dan pihak sekolah akan melakukan survei terhadap dua lahan tersebut untuk menilai kesesuaiannya, mulai dari luas tanah hingga aksesibilitas.

“Kalau memang memenuhi syarat, seperti luas dan akses jalan, maka akan disetujui. Kalau sebelumnya ada bangunan sekolah, maka akan dibangun kembali dengan bangunan baru,” kata Hudaya.

Ia menjelaskan bahwa proses saat ini masih dalam tahap usulan dan belum sampai ke tahap penunjukan lahan definitif.

Relokasi juga harus sesuai dengan nilai bangunan eksisting dan pihak Jasa Marga akan membangun kembali sekolah di lokasi yang ditetapkan.

“Dari pengajuan dua ini, nanti bersama-sama dengan Jasa Marga akan melihat mana yang lebih cocok. Nah, itu nanti dibangunkan lagi kalau ada bangunannya,” tambahnya.

Hudaya menambahkan bahwa proses relokasi turut melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menghitung nilai aset sekolah secara independen.

Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pengajuan dua lahan tersebut.

“Menunggu tindak lanjut dari usulan itu,” tuturnya.

Ia menyebut lambatnya proses relokasi disebabkan oleh status kepala sekolah yang masih sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Meski begitu, kondisi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN Burangkeng 04 dinilai sudah sangat mendesak dan membuat khawatir para guru serta siswa.

“Saya lihat anak-anaknya sekolah di bawah proyek. Kita coba upayakan, nanti saya coba kabid untuk berkoordinasikan di kendala-kendala yang ada, misalnya terkait kepala sekolahnya masih Plt. Apakah memang tidak bisa sama sekali atau bagaimana bisa sampai jadi lambat,” tandas Hudaya. (maz)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp