Rumah Murah
Pemerintah Dongkrak Kuota Penyaluran Rumah Murah Jadi 350 Ribu Unit, BTN Dapat Jatah 220 Ribu Unit
kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik menjadi 350.000 unit pada tahun anggaran 2025
Penulis: | Editor: Ign Prayoga
lihat foto
Hirwandi menegaskan, FLPP juga berlaku untuk rumah susun dan apartemen, namun masyarakat perlu didorong agar terbiasa dengan konsep hunian vertikal seperti yang lazim di negara lain.
“Kalau semua ingin rumah tapak, lahan pertanian akan tergerus. Pemerintah perlu hadir untuk edukasi publik dan dorong konsep rumah susun,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Edward Abdurrahman, menambahkan bahwa pemerintah mendukung konsep Transit Oriented Development (TOD) untuk efisiensi lahan dan biaya. Beberapa daerah, seperti Palembang, disebut sudah mulai merespons dengan baik konsep ini.
“Kami bekerja sama dengan BUMN pemilik lahan strategis dan pemerintah daerah untuk wujudkan hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi dan fasilitas publik,” kata Edward.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
| Usai Bebas Dapat Amnesti, Hasto Kristiyanto Makan Sate Padang, Ini Maknanya |
|
|---|
| SIM Keliling Kota Bekasi, Sabtu 2 Agustus 2025, Berikut Lokasinya |
|
|---|
| Pengamat Politik Sebut Pembebasan Tom Lembong dan Hasto Jadi Upaya Prabowo Rangkul Kubu Anies-PDIP |
|
|---|
| Terima Abolisi, Tom Lembong Terima Kasih ke Presiden Prabowo, Minta Ada Perbaikan Mekanisme Hukum |
|
|---|
| Lowongan Kerja Bekasi: PT Tenma Cikarang Indonesia Butuh Operator Printing |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.