Keempat, dalam rentang waktu sejak munculnya riak-riak ketidakpuasan dan sinyal-sinyal perpecahan hingga pada momentum MTP dan setelahnya, ketua umum sama sekali tidak pernah menunjukkan upaya islah melalui mekanisme organisasi, atau dengan pendekatan kekeluargaan untuk mempebaiki keadaan tersebut.

Yang terjadi sebaliknya, ketua umum makin gencar lakukan pembunuhan karakter, dengan menebar narasi-narasi yang merendahkan tim 9 dan provinsi/kabupaten yang tercatat dalam dokumen MTP.

"Padahal yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah persuasif untuk menyelesaikan masalah tersebut."

"Namun pada akhirnya UR memilih pendekatan represif, mengumbar kebencian dan melakukan tindakan-tindakan pemecatan dan pembekuan kepengurusan secara brutal."

"Hal ini menunjukkan yang bersangkutan sesungguhnya tidak pantas memimpin organisasi pendidikan yang seharusnya selalu mengedepankan ahlak dan kebaikan" ungkapnya.

Kelima, KLB yang berlangsung dan melahirkan kepengurusan baru PB PGRI tidak bisa dipandang sebatas sebagai suatu mekanisme organisasi dengan parameter konstitusi AD/ART.

Namun yang lebih penting daripada itu adalah substansi etik KLB sebagai respons dari sebuah kepemimpinan atau karakter kepempimpinan yang tidak fit and proper dengan lembaga yang dipimpinnnya.

”UR pun gagal menghasilkan resonansi etik-moral, intelektual dan spiritual dalam memimpin PGRI" tegas Teguh.

(TribunBekasi.com)