TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI -- Dugaan pungutan liar (pungli) pada sebuah SMA negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merebak di media sosial.

Sebanyak 600 orangtua siswa di sekolah tersebut dimintai uang Rp 2,5 juta untuk pembangunan fisik seperti pagar dan bangunan lain.

Parahnya, siswa yang tidak membayar uang Rp 2,5 juta tersebut tidak bisa mengikuti ujian.

Pungli di SMA negeri di Cibitung, Kabupaten Bekasi, ini terungkap dari percakapan tertulis di handpone. 

Diduga percakapan ini dilakukan seorang siswa dan seorang yang dianggap bisa memberikan jalan keluar. 

Siswa tersebut mengaku sudah pernah mencoba melapor melalui handphone ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun laporannya tidak direspons karena nomor handphone Gibran diduga sudah tidak aktif.

Siswa tersebut secara singkat menjelaskan kronologi pungli di sekolahnya.

"Dapet undangan dari sekolah buat bersosialisasi dari komite sekolah, eh pas nyampe malah disuruh isi kertas buat nulisin angka uang yang mau dikasih orang tua ke sekolah," bunyi tulisan yang viral tersebut, Kamis (5/12/2024).

Siswa ini tampaknya sudah pernah mengadu ke Wapres Gibran Rakabuming Raka melalui nomor telepon yang disebar ke publik.

Namun laporannya tidak mendapat respons. "Dah sempet lapor mas Gibran, kan ngadain (layanan) lapor mas wapres, saya coba lapor ternyata nomernya dah off," katanya.

"Masalahnya, kalo ga bayar ga dikasih kertas ulangan bang, gmna mau maju Indonesia
emas," ujarnya.

"Saya selaku siswa merasa dirugikan padahal ini (SMA) negeri, mana mungkin uang tanah, pagar, serta bangunan lain menggunakan uang siswa, tolong ditindak pak," imbuhnya.

Lawan bicara siswa SMA ini mencoba mencari tahu sudah berapa lama pungli berlangsung di sekolahnya.

Siswa tersebut menyatakan bahwa pungli terjadi setidaknya dalam dua tahun terakhir.