TRIBUNBEKASI.COM, PURWAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait dugaan intimidasi terhadap pelajar yang menolak ikut pelatihan di barak militer. 

Baru-baru ini, KPAI menyebut sejumlah pelajar diancam tidak naik kelas jika menolak ikut pelatihan karakter di barak militer.

Kini, Dedi Mulyadi menantang KPAI untuk turut terlibat dalam proses pendidikan anak-anak bermasalah.

"Kalau KPAI merasa ada yang salah, mari kita turun bersama. Jangan hanya berkomentar dari jauh, tapi ambil peran dalam mendidik anak-anak," katanya, Minggu (18/5/2025).

Pernyataan ini disampaikan Dedi Mulyadi saat menyapa 39 pelajar SMP dan orang tua mereka pada penutupan pelatihan karakter di Resimen Armed 1/ Sthira Yudha Purwakarta.

Dedi Mulyadi juga menilai lingkungan di luar barak justru lebih berbahaya bagi remaja, dibandingkan di barak yang terkontrol dan memiliki disiplin ketat. 

Ia meminta para pelajar untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perilaku menyimpang. 

Orang tua dan lingkungan sekitar pun, kata Dedi Mulyadi, diminta lebih peduli terhadap aktivitas remaja.

"Anak ini kembali ke 'neraka', lingkungan yang luas dan mereka tidak ketahui, bahkan ada kemungkinan mereka bisa dibacok oleh orang tak dikenal, di barak militer lebih merasa aman," ucapnya.

Sementara itu, Komandan Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Kolonel Arm Roni Junaidi, menyatakan pihaknya siap terus membantu pemerintah daerah dalam program pembinaan karakter pelajar. 

Ia memastikan tidak ada kekerasan dalam proses pelatihan dan berjanji akan meningkatkan kenyamanan fasilitas barak ke depannya.

“Ini murni untuk pembinaan. Fasilitas akan terus kami benahi agar para pelajar merasa nyaman, dan tentu saja kami pastikan tidak ada kekerasan,” kata Roni.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id