Ubhara Jaya Dorong UMKM Naik Kelas dan Berdaya Saing Global

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) menyelenggarakan Seminar Nasional membahas pemberdayaan UMKM yang menjadi wadah akademik dan praktis untuk memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional di tengah tantangan globalisasi dan transformasi digital.

Seminar ini digelar di Auditorium Ubhara Jaya, Gedung Grha Tanoto, Kampus II Bekasi, pada Rabu (29/10/2025).

Seminar ini digelar melalui kerja sama dengan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertajuk “PA3KN Goes to Campus” dan mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Mendorong UMKM Naik Kelas dan Berdaya Saing,” dengan menghadirkan narasumber utama yang kompeten dari kalangan akademisi dan pemerintah dalam berbagi pengalaman serta strategi dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM.

Melalui diskusi yang interaktif, seminar ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan UMKM agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. 

Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Dr. Hj. Furcony Putri Saykura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA., PQIA, dalam sambutannya menuturkan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi dalam memperkuat tata kelola keuangan negara serta pemberdayaan UMKM melalui kegiatan Seminar Nasional PA3KN Goes to Campus. 

“Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini ialah membangun kemitraan strategis antara PA3KN  DPR RI dengan perguruan tinggi seperti Ubhara Jaya guna memperkuat fungsi DPR di bidang anggaran dan pengawasan keuangan negara melalui kolaborasi keilmuan dan partisipasi bermakna,” tutur Dr. Furcony. 

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim., (Honoris Causa), menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional PA3KN Goes to Campus ini dengan melibatkan Ubhara Jaya  sebagai mitra strategis. 

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada PA3KN atas kepercayaan terhadap Ubhara Jaya sebagai mitra strategis dalam kegiatan ini. Inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud nyata kemitraan yang saling bermanfaat antara lembaga legislatif dan dunia akademik yang menegaskan kembali komitmen bersama untuk tidak hanya mengembangkan jumlah UMKM,\ tetapi juga menaikkan kelasnya agar lebih kompetitif, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” ujar Prof Bambang. 

Lebih lanjut, Prof. Bambang juga menyampaikan bahwa banyak UMKM belum memiliki kemampuan ekspor yang matang seperti penguasaan pasar global, standar mutu ekspor, logistik atau distribusi, kemasan, sertifikasi, dan pembiayaan ekspor.

Prof. Bambang mengungkapkan bahwa salah satu cara dalam meningkatkan hal tersebut adalah dengan pemberdayaan UMKM melalui proses transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian.

Pada kesempatan ini, Ubhara Jaya menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengenai “Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian dalam Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)  Ubhara Jaya juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan PA3KN mengenai “Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” 

Acara berlanjut dengan sesi paparan materi dan diskusi yang dipandu oleh Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ibu Mutiara Shinta Andini, S.E., M.E.K.K, selaku moderator. 

Sesi seminar nasional dibagi menjadi dua sesi. Narasumber pada sesi pertama, Dr. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M, dalam paparannya membahas mengenai pentingnya legalitas dalam mendirikan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dr Dhian juga menjelaskan berbagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih pelaku usaha, seperti PT, CV,  Firma, Koperasi, dan Persekutuan Perdata, beserta prosedur pendirian yang mencakup pembuatan akta di notaris, pengesahan ke Kemenkumham, serta pengajuan NIB dan izin usaha melalui sistem OSS.