KSPSI Ultimatum Pabrik Ban Michelin Cikarang Bekasi Cabut PHK Massal Dalam Waktu 7 Hari

Ringkasan Berita:

• KSPSI kasih waktu 7 hari untuk pabrik ban Michelin mencabut PHK massal

• Ini yang akan dilakukan DPR jika pihak perusahaan pabrik ban Michelin belum juga mencabut PHK massal

• Wakil Ketua DPR RI mendatangi pabrik ban Michelin tempat demo buruh menolak PHK massal

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI --- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memberikan waktu tujuh hari agar PT Multistrada Arah Sarana produsen ban Michelin untuk mencabut pemutusan hubungan kerja (PHK) dan skorsing 285 karyawan.

Presiden KSPSI, Andi Gani saat ikut unjuk rasa di PT Multistrada Jalan Raya Pantura Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada Senin, (3/11/2025) menegaskan ultimatum itu juga didukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama anggota DPR RI lainnya saat mendatangi perusahaan.

"Kami berikan waktu tujuh hari untuk PT Multistrada memulihkan kembali status kepegawaian terkena PHK dan termasuk di skorsing," tegasnya.

Jika dalam waktu tujuh hari, pihak perusahaan tidak melakukan pemulihan tersebut, kata Gani, maka pimpinan DPR RI bakal memanggil owner atau pemilik perusahaan untuk datang ke DPR RI.

Baca juga: Ribuan Buruh Tolak PHK Massal, Wakil DPR Sufmi Dasco Datangi Pabrik Michelin Cikarang

"Dalam waktu 7 hari tidak dipenuhi maka pimpinan DPR akan memanggil pemilik perusahaan ke DPR, pemilik ya bukan lagi manajamennya," imbuhnya.

Aksi buruh tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustafa, serta sejumlah anggota Komisi IX DPR RI.

Kehadiran rombongan DPR sekaligus menunjukkan bahwa isu PHK massal di Multistrada mendapat perhatian serius dari parlemen.

“Kunjungan langsung ini menunjukkan negara hadir untuk melindungi pekerja. Pak Dasco bahkan akan melaporkan persoalan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sore ini,” ungkap Andi.

Andi menilai, tindakan manajemen Multistrada yang melakukan PHK dan skorsing sepihak tanpa dialog melanggar perjanjian kerja bersama (PKB) antara perusahaan dan PUK KSPSI Multistrada.

"Ini tindakan sewenang-wenang. Seharusnya jika ada pembicaraan efisiensi atau PHK, perusahaan wajib berdialog dengan pimpinan serikat. Namun, ini malah lewat email langsung diskorsing. Kami akan lawan,” katanya.

Manajemen PT Multistrada Arah Sarana atau Michelin yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi memberikan penjelasan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan pekerjanya.

Corporate Communication Manager, Monika Rensina menjelaskan, pihaknya mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus Berkembang.

Ia menyebutkan, penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi.

"Hal ini juga seiring dengan upaya kami untuk memperkuat posisi sebagai pabrik unggulan untuk ban kualitas," kata Monika dalam keterangan pada Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, pihaknya berkomitmen untuk mempertakukan Setiap individu dengan rasa hormat dan penuh empati di sepanjang proses ini.

Perusahaan juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya.

"Kami berpegang pada prinsip keterbukaan dan akan terus menyampaikan pembaruan mengenai rencana serta perkembangan kami seiring perjalanan ini berlangsung," katanya.

Didatangi Wakil Ketua DPR RI

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad mendatangi aksi unjuk rasa di PT Multistrada Arah Sarana atau Michelin di Jalan Pantura, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada Senin (3/11/2025).

Sufmi Dasco datang bersama Wakil Ketua DPR lainnya Saan Mustofa dan anggota DPR RI Komisi 9 untuk menemui massa buruh maupun pihak perusahaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan pekerja Michelin.

Usai kurang lebih 2 jam pertemuan dengan perusahaan, Sufmi Dasco langsung menaiki mobil komando buruh untuk menyapa dan menyampaikan hasil pertemuannya.

Dasco menyampaikan, pihaknya memberikan waktu tujuh hari untuk perusahaan menyelesaikan persoalan PHK tersebut.

"Saya atas perintah pak Presiden untuk datang langsung mendengarkan terkait persoalan kawan-kawan pekerja," kata Dasco.

Ia menegaskan, agar perusahaan dapat mempekerjakan kembali pekerjanya. Sebab, hasil penilaiannya ada sejumlah pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses PHK pekerjanya.

"Saya sampaikan, kami beri waktu 7 hari untuk bisa memperkerjakan kembali," singkatnya.

Ribuan massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di PT Multistrada Arah Sarana atau Michelin di Jalan Pantura, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada Senin (3/11/2025).

Aksi massa buruh ini dipicu imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) 370 karyawan Michelin.

Aksi sendiri dimulai sejak pukul 08.00 WIB, dan pantauan Tribun Bekasi hingga pukul 12.30 WIB aksi masih berlangsung.

Massa buruh juga memblokir jalan pantura Cikarang- Karawang tersebut hingga menyebabkan kemacetan 2 kilomter dari Karawang dan 3 kilometer lebih dari Bekasi.

Bahkan, kendaraan dari Bekasi menuju ke Karawang tidak bergerak karena jalan ditutup. Untuk dari Karawang arus lalu lintas dialihkan ke jalur Citarik, Cikarang Timur.

BERITA VIDEO : SEUSAI BURUH, KINI MAHASISWA DARI BERBAGAI DAERAH TURUN KE JALAN UNTUK DEMO KE DPR

Sopir truk terjebak kemacetan 4 jam

Sopir truk, Asmin (60) mengaku terjebak empat jam. Ia hendak mengantar muatan semen dari Cikarang menuju Karawang.

"Iya dari jam 9 ini enggak bisa jalan," katanya.

Ia mengaku awalnya tidak tahu jalan hingga ditutup. Akan tetapi saat hanya beberapa meter di depan pabrik massa buruh langsung menutup akses jalan.

"Tadi mah masih jalan, tapi pas sudah mau depan pabrik ini ditutup. Engga gerak sama sekali," katanya.

Aksi massa buruh ini dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bekasi. Tak hanya dari Bekasi, ada juga dari Karawang, Tanggerang, Depok, maupun berbagai daerah lainnya.

Hadir pula Presiden SPSI Andi Gani dan juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan. (maz)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News