Dana Pusat Terpangkas Rp 800 Miliar, Bupati Aep Pastikan Program Prioritas Karawang Tetap Jalan

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI – Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat Karawang kehilangan hampir Rp 800 miliar.

Namun di tengah kabar mengejutkan ini, Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan program-program prioritas 2026 tidak akan terganggu.

“Berbagai program tetap berjalan, meski alokasi dari pusat berkurang cukup besar,” kata Aep saat ditemui di Karawang, Jumat (3/10/2025).

Bupati Aep menegaskan, Pemkab Karawang tidak akan menutup kekurangan anggaran dengan membebani masyarakat.

Baca juga: Akhirnya, Polisi Tangkap “Bjorka”, Si Hacker Pencuri dan Jual Data Nasabah Bank

Baca juga: Aksi Nikita Mirzani Joget Caesar dan Ketawa Ketiwi saat Sidang Kasus Pemerasan

Baca juga: Dinkes Bekasi Tegaskan MBG Tidak Wajib, Orang Tua dan Murid Boleh Menolak

“Tidak ada kenaikan pajak untuk masyarakat umum. Kalau pun ada, hanya untuk sektor industri dan itu pun maksimal 30 persen, masih dalam kajian,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah tengah fokus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Beberapa sektor yang dibidik antara lain pajak reklame, kendaraan industri berpelat T, hingga pengambilan air bawah tanah oleh perusahaan.

“Saya akan turun langsung cek perusahaan-perusahaan yang ambil air tanah. Kita juga koordinasi dengan Bapenda dan Datun soal perusahaan yang menunggak kewajiban,” ujar Aep.

Keterbatasan anggaran tidak membuat program sosial dipangkas. Justru, beberapa di antaranya akan ditingkatkan.

Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ditambah dari 2.000 menjadi 2.500 unit pada 2026.

Universal Health Coverage (UHC) tetap dilanjutkan. Begitu juga dengan pembangunan sekolah yang dianggarkan hingga Rp 100 miliar lebih, serta perlindungan sosial seperti jaminan ketenagakerjaan untuk buruh, nelayan, hingga asuransi sawah untuk petani.

“Saya tidak mau anggaran pendidikan dan kesehatan dipotong. Itu prioritas utama,” tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula direncanakan dibiayai APBD, kini akan ditanggung pemerintah pusat. Dana yang sudah disiapkan daerah dialihkan untuk program penanganan stunting.

“Anggaran itu kami alihkan ke penyediaan makanan tambahan berupa telur secara berkelanjutan,” terang Aep.

Perhatian juga diberikan untuk pembangunan wilayah utara Karawang, khususnya Tanjung Baru, Cilamaya Kulon. Dulu dikenal sebagai destinasi wisata, kini kawasan itu mulai kembali dibangun.

“Kita sudah bangun hampir lima kilometer jalan di sana. Itu murni dari APBD, tanpa bantuan provinsi atau pusat. Harapan saya, daerah utara bisa kembali hidup, masyarakatnya punya penghasilan,” ungkap Aep.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp