Stok Barang di Koperasi Merah Putih Jatimakmur Kosong, Pengurus Akui Harus Nombok Tiap Bulan

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, tengah menghadapi kendala serius dalam menjaga ketersediaan stok barang.

Setelah lebih dari tiga bulan beroperasi, banyak rak di koperasi tersebut tampak kosong karena keterbatasan modal yang belum terealisasi dari pemerintah.

Ketua KKMP Jatimakmur, Ismail, mengakui kondisi stok barang kini sangat berbeda dibanding saat peresmian pada Senin (21/7/2025).

“Sekarang yang dijual cuma minyak goreng dari distribusi swasta, gas elpiji 3 kilogram dari Pertamina, gula, dan garam. Dulu waktu baru diresmikan masih melimpah,” ujar Ismail, Minggu (26/10/2025).

Baca juga: Insiden KA Purwojaya Anjlok di Kedungwaringin Bekasi, Seorang Penumpang Terluka

Baca juga: Remaja Eks Tawuran Kini Bertarung Resmi, Wali Kota Jaktim Lepas ‘Petarung Gladiator’ ke Bogor

Baca juga: Buset! Harga Telur di Pasar Gudang Tangerang Tembus Rp 31.000, Pedagang Menjerit Omzet Turun

Menurut Ismail, salah satu penyebab utama kelangkaan stok ialah kendala permodalan. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan anggaran pinjaman melalui bank Himbara sebagaimana dijanjikan.

“Tiga bulan kami berjalan, tapi regulasinya belum jelas. Masyarakat terus datang menanyakan ketersediaan barang, kami hanya bisa sampaikan kondisi sebenarnya,” katanya.

Sebelum peresmian, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan sempat menyampaikan bahwa koperasi akan bermitra dengan sejumlah BUMN seperti Bulog, Id Food, dan Pertamina.

Namun, Ismail menyebut kerja sama tersebut hanya terasa pada masa awal peresmian. Setelah itu, pasokan berhenti.

“Contohnya dengan Bulog, kami mau beli beras subsidi pakai modal pribadi pengurus, tapi dikenakan ongkos kirim Rp500 ribu. Untungnya habis buat bayar ongkir,” tuturnya.

Minimnya modal juga membuat pengurus KKMP Jatimakmur harus menanggung biaya operasional dari kantong sendiri.

“Kami para pendiri ada 54 orang. Kami sepakat iuran Rp50 ribu tiap bulan untuk bayar listrik dan kebutuhan lain,” kata Ismail.

Selain iuran bulanan, anggota juga diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp500 ribu sekali bayar dan simpanan wajib Rp50 ribu per bulan.

Ismail menilai jika pemerintah serius ingin koperasi ini berjalan sesuai tujuan awal, maka sistem ongkos kirim dari BUMN seharusnya dihapuskan.

Karena kerja sama dengan BUMN dinilai kurang menguntungkan, pengurus kini mulai menggandeng pihak swasta.

Salah satunya ialah distribusi minyak goreng merek Gonusa yang sudah berjalan selama sebulan.

Ismail menambahkan, koperasi kini tengah menyusun proposal bisnis Simpanan Koperasi Desa (Simkopdes) agar bisa mengajukan pinjaman modal.

“Mudah-mudahan sebelum 2026 berakhir, proposal kami sudah disetujui. Kalau sudah dapat pinjaman, kami bisa perbaiki stok dan operasional,” ucapnya.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News