5.000 Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPR Desak Evaluasi Total MBG

TRIBUNBEKASI.COM, BANDUNG – Ribuan anak sekolah di berbagai daerah jatuh sakit setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Angka korban mencapai lebih dari 5.000 orang. Situasi ini membuat DPR RI mendesak evaluasi total, agar kasus serupa tak kembali terulang.

Wakil Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, menegaskan evaluasi MBG harus segera dilakukan. Menurutnya, program yang digadang-gadang meningkatkan gizi anak justru memunculkan masalah serius di lapangan.

“Bu Puan Maharani sudah menyampaikan kepada publik bahwa itu adalah suara kita semua. DPR meminta supaya dilakukan evaluasi total,” kata Esti saat berkunjung ke Kantor Pemda Gunungkidul, Rabu (24/9/2025).

Baca juga: Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy, Sejajar dengan Tokok Dunia

Baca juga: Ternyata Anggota DPRD Kota Bekasi Ahmadi Madong Sudah Sering Cekcok dengan Ketua Komisi Arif Rahman 

Baca juga: Dari Las Vegas ke Kampung KB, Kisah Desa Tanjungjaya Karawang Bangkit Lawan Judi

Esti menyoroti metode dapur besar yang dipakai dalam penyelenggaraan MBG. Satu dapur bisa mengolah makanan untuk ribuan siswa, namun risiko kebersihan dan distribusi sangat tinggi.

“Apakah tidak lebih baik sekolah-sekolah yang sudah punya dapur umum tetap beroperasi, tapi dengan kapasitas memasak dikurangi? Dengan begitu, jangkauan tidak terlalu jauh, dan makanan bisa lebih segar saat sampai ke anak-anak,” ujarnya.

Esti menyinggung kasus keracunan di beberapa sekolah di Sleman, DIY. Ia mengaku heran karena dapur yang sempat terlibat insiden tetap beroperasi keesokan harinya tanpa pembersihan menyeluruh.

“Ini aneh. Harusnya kalau sudah terjadi keracunan, proses memasak dihentikan dulu, lalu dilakukan evaluasi dan penelitian. Tapi ini tetap memasak tanpa ada peringatan,” tegas Esti.

Selain itu, Esti menekankan pentingnya keberlangsungan tenaga ahli gizi dan koki di sekolah. Menurutnya, program MBG tidak boleh membuat mereka kehilangan pekerjaan.

Beban untuk Daerah

Keracunan massal akibat MBG juga berdampak pada anggaran pemerintah daerah. Esti menyebut di Sleman, Pemda terpaksa mengeluarkan Rp45 juta untuk biaya pengobatan ratusan siswa.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengungkapkan hal serupa. Ia menegaskan biaya pengobatan keracunan tidak ditanggung BPJS, sehingga daerah harus menanggung sendiri.

“Gunungkidul melalui APBD Perubahan menyiapkan anggaran Rp100 juta untuk antisipasi keracunan MBG. Karena ini bukan bagian dari penyakit, jadi tidak bisa dibackup BPJS. Sementara alokasi anggaran MBG ke daerah tidak ada, akhirnya membebani APBD,” kata Endah.

Dengan kondisi ini, DPR berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG, agar tujuan mulia program tidak berubah menjadi bencana kesehatan di sekolah-sekolah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp