BKSAP DPR RI Ajak Civitas Akademika UPH Perkuat Diplomasi Perlindungan WNI

Pemerintah bersama legislatif, katanya, perlu mengevaluasi apakah regulasi yang ada  baik undang-undang maupun turunannya masih relevan dengan dinamika ketenagakerjaan internasional saat ini.

“Kita harus jujur menilai apakah aturan yang ada benar-benar menjawab persoalan pekerja migran masa kini. Jika belum, maka pembaruan regulasi menjadi keharusan agar negara hadir secara nyata dalam melindungi warganya,” tegasnya.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif yang membahas berbagai isu seputar perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, mulai dari perbedaan sistem hukum antarnegara hingga lemahnya pengawasan agen penempatan.

BKSAP DPR RI menilai bahwa menghadapi isu-isu lintas batas seperti ini memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, parlemen, dan perguruan tinggi.

Melalui kegiatan ini, BKSAP berharap kolaborasi dengan kalangan akademisi dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi perlindungan WNI yang lebih adil dan berorientasi pada kemanusiaan.