Hari Pertama Uji Coba WFH, Kantor Gubernur Jabar Lengang dan Suram

TRIBUNBEKASI.COM, BANDUNG -- Suasana di Gedung Sate, yang berfungsi sebagai kantor Gubernur Jawa Barat, terlihat lengang dan sunyi pada hari pertama pelaksanaan uji coba kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), Kamis (6/11/2025).

Gedung ikonik yang terletak di pusat Kota Bandung ini, biasanya menjadi pusat aktivitas para Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pada hari itu, pemandangan yang berbeda terasa mencolok dengan kondisi gedung yang sepi. Lampu-lampu di berbagai ruangan sengaja dimatikan hingga memunculkan kesan suram.

Pada bagian dalam gedung, khususnya di area yang mengapit aula barat dan aula timur, sejumlah ruangan tampak hening tanpa tanda-tanda aktivitas seperti biasanya.

Tidak terlihat pegawai yang berlalu-lalang membawa berkas, berdiskusi di depan komputer, ataupun melakukan pekerjaan lainnya. Pintu-pintu ruangan terkunci rapat, tanpa jejak keberadaan penghuni di baliknya.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran, seluruh lampu dan perangkat elektronik dalam gedung juga dimatikan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan WFH.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa uji coba kebijakan WFH ini diterapkan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Adi menyebutkan bahwa jajarannya telah menyusun skema kegiatan harian untuk mendukung efektivitas kerja selama WFH.  "Di Dinas Komunikasi dan Informatika, kami sudah mulai menjalankan kebijakan ini. Semalam, kami sudah menetapkan jadwal kegiatan untuk masing-masing unit kerja, beserta target-target harian yang harus dicapai hari ini," ujar Adi, Kamis (6/11). 

Adi menambahkan bahwa secara mendasar tidak ada perbedaan signifikan antara bekerja di rumah dan di kantor. Pegawai tetap diwajibkan memenuhi target produktivitas mereka melalui sistem pelaporan harian.

"Sebenarnya ini hanya penerapan ulang dari sistem yang pernah kita jalankan saat pandemi Covid-19. Konsepnya sama saja, hanya saja kali ini dijadwalkan seminggu sekali," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai, pelaksanaan WFH mampu mengurangi biaya operasional kantor secara signifikan. “Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan WFH, tidak lagi terjadi penumpukan orang, dia (para ASN) bekerja di rumah,” ujar Dedi, Kamis (6/11) siang. 

Dedi menambahkan bahwa monitoring pelaksanaan WFH dapat dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) melalui sistem pengawasan internal mereka. Progres pekerjaan bisa dievaluasi langsung dari perkembangan kinerja tiap OPD.

Penerapan WFH ini terbilang sangat efisien. ASN tetap produktif, sementara biaya operasional dapat ditekan. “Menurut saya sangat efisien. Pertama, orang tetap bekerja. Kedua, listrik irit. Tiga, air irit, dan jalan tidak macet,” ucapnya.

Ke depan, kata Dedi, Pemprov Jabar akan membedakan tunjangan kinerja bagi ASN yang bekerja di rumah, di kantor, dan di lapangan dan berisiko tinggi. “Beda tunjangan kinerjanya antara yang bekerja di lapangan dengan tingkat resiko yang tinggi dengan yang bekerja di rumah. Nanti beda,” katanya.

Seorang staf sebuah dinas Pemprov Jawa Barat, Adi Permana membagikan pengalamannya menjalani hari pertama WFH. Menurutnya, pelaksanaan uji coba berjalan lancar tanpa kendala.

"Tugas saya membuat konten tetap berjalan seperti biasa, hanya saja semua dikerjakan dari rumah," ujar Adi.