Megawati Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Murmahudi: Negara Ini Bisa Bubar Jika Merasa Terluka

Ringkasan Berita:

• Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak tegas pemberian gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden RI ke-2 Soeharto

• Penolakan Megawati dinilai Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI) berpotensi membuka kotak dendam politik lama

• Cerita pilu penyintas Tragedi Tanjung Priok tak sudi Soeharto terima gelar pahlawan nasional

TRIBUNBEKASI.COM, KELAPA GADING --- Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto karena luka sejarah masa lalu, menuai beragam tanggapan.

Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI), Murmahudi, yang menilai pernyataan itu justru berpotensi membuka kotak pandora dendam politik lama.

"Kalau setiap luka masa lalu dijadikan ukuran, nanti sejarah kita isinya cuma duka, bukan pelajaran. Republik ini dibangun dari rekonsiliasi, bukan dari buku harian masa lalu yang terus dibuka-buka setiap generasi," ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Murmahudi menilai, alasan Megawati soal sulitnya pemakaman sang ayah di era Soeharto memang menyentuh hati secara pribadi.

Baca juga: Sejumlah Akademisi di Bali Ramai-ramai Dukung Soeharto Terima Gelar Pahlawan, Ini Alasannya

Akan tetapi, kata dia, pernyataan itu kurang tepat jika dijadikan dasar menolak pengakuan terhadap jasa kepemimpinan nasional.  

“Kalau begitu logikanya, banyak keluarga korban politik lain juga boleh menolak tokoh-tokoh tertentu. Negara ini bisa bubar kalau semua merasa paling terluka,” jelasnya. 

Menurut Murmahudi, jasa Soeharto tidak bisa dihapus hanya karena catatan kelam politiknya. 

Pasalnya, lanjutnya, Soeharto telah memimpin Indonesia lebih dari tiga dekade dengan membangun infrastruktur, stabilitas, dan ekonomi nasional. 

"Tidak semua sejarah itu putih, tapi bukan berarti semua yang kelam jadi hitam pekat,” terangnya.

Murmahudi juga menyoroti risiko pernyataan Megawati yang bisa memperpanjang dendam antar kelompok.  

Murmahudi menegaskan seharusnya menjadi laboratorium rekonsiliasi demi kedamaian Indonesia, bukan tempat penyimpanan arsip dendam.

“Kalau dendam diwariskan, nanti generasi muda belajar politik bukan dari ide, tapi dari iri dan luka. Lalu apa bedanya dengan feudalisme keluarga bangsawan yang dulu kita lawan bersama,” tuturnya. 

"Semua partai teriak soal perdamaian dan kebersamaan. Tapi kalau yang disiram air damai justru tumbuhnya pohon dendam, ya jangan salahkan rakyat kalau mulai lelah dengan politik ingatan yang selektif," sambungnya.

Cerita pilu penyintas Tragedi Tanjung Priok