PTM Segera Dimulai, KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Kebutuhan Anak saat Belajar di Sekolah

TribunBekasi.com, Jakarta - Wilayah PPKM Level 3 saat ini sudah merancang kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar pemerintah lebih memerhatikan kebutuhan anak untuk melaksanakan PTM dalam beberapa hal.

Jasra Putra, Komisioner KPAI, saat dikonfirmasi mengungkapkan menuju keinginan PTM dengan prasyarat vaksin di masa pandemi, KPAI mencatat beberapa persoalan yang perlu dilakukan saat PTM.

Baca juga: Terapkan Prokes Ketat, Intiland Gelar Topping Off Tower Kedua Apartemen Fifty Seven Promenade

Sebenarnya pemerintah sudah responsif mendengar banyak masukan terkait target capaian Vaksinasi Covid-19.

Saat ini orang-orang tertinggal karena beberapa kendala seperti tidak bisa ikut vaksinasi akibat persyaratan NIK, letak geografis menuju sentra vaksin, akses transportasi, anak-anak kehilangan orang tua yang butuh pendampingan vaksin.

Saat ini kondisi anak juga tidak mudah mendeskripsikan riwayat kesehatan, fasilitas kebutuhan khusus anak masih jarang disediakan penyelenggara vaksin dan masalah skrinning yang dianggap hanya permukaan saja. 

Meski saat ini Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan kemudahan vaksin bagi anak-anak tidak berangka, namun anak-anak tetap membutuhkan perlindungan khusus, begitu juga masyarakat rentan dan masyarakat adat. 

Penerapan pemahaman petugas pelaksana vaksinasi Covid-19 saat ini masih berbeda-beda.

Termasuk ketika anak ingin vaksin kedua di acara vaksin pertama, petugas tidak membolehkan, padahal dosisnya sama dan jenis vaksinnya sama. 

Baca juga: Ratusan Orang Tewas dan Ribuan Orang Luka-luka dalam Ledakan Bom Kembar di Bandara Kabul Afganistan

Jadi dalam pelaksanaannya, antara kebijakan dan aparatur masih menjadi sesuatu yang belum nyambung dengan kebijakan antara Kemenkes, Kemendagri dan Kemendikbud.

Belum lagi persoalan kebijakan yang belum ditetapkan dalam aplikasi Pcare, hal ini terkait adanya data empat juta warga Indonesia yang belum tercatat.

"KPAI mendorong vaksin jadi momentum perbaikan pencatatan kewarganegaraan juga, karena ini stetsel aktif negara," ujarnya.

Masyarakat juga ditekankan partisipatif dalam mengikuti program vaksinasi Covid-19 termasuk anak.

Penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 untuk anak membutuhkan perlindungan khusus, baik anak panti, anak marginal, anak minoritas, dan anak disabilitas.

Baca juga: Pemkot Bekasi Gelar Vaksin Pfizer di 280 Titik untuk Mencapai Herd Immunity

Penyelenggara vaksin baik Kemenkes dan pihak ketiga kurang perhatian tentang bagaimana anak-anak menjalankan partisipatifnya, sehingga tidak imbang dalam memaknai partisipatif. 

Hal-hal yang juga perlu diperhatikan saat ini, seperti bagaimana mereka menjalankan hak partisipatif vaksin.

Saat ini mereka juga memikirkan transportasi agar bisa mengantarkan mereka ke sentra vaksin, bagaimana mereka mengatasi kekhawatiran ketika di vaksin, dan lain lain. 

Semua kegiatan tersebut masih dijalankan dengan informasi yang minim dan masih membutuhkan informasi yang layak anak, agar informasi tersebut tak tertinggal jauh untuk oleh anak anak. 

Begitu juga pentingnya perhatian vaksin diluar skema sekolah, karena ada berbagai bentuk anak membutuhkan perlindungan khusus dan situasi khusus karena dampak berat pandemi. 

Baca juga: Perampokan 5 Kilogram Emas di Medan Diduga Kelompok Teroris? Ini Penjelasan Direskrimum Polda Sumut

Saat ini masih ada orang tua yang memilih BDR, selain keselamatan anak dan keluarga, juga pertimbangan daya tahan ekonomi yang harus dijaga, sehingga BDR membuat pengurangan biaya transportasi dan akomodasi anak (bila sekolah). 

Meski pemerintah sudah membantu dengan konsep merdeka belajar dan bantuan pulsa untuk PJJ, Inilah yang menjadi persoalan terkait pencapaian vaksin, yang masih jadi perhatian kita semua dalam menjalankan amanat Presiden agar semua anak divaksin baru sekolah. 

Dalam pemantauan KPAI langsung ke sekolah, menfasilitasi perpindahan anak ke sekolah masih perlu perhatian, terutama protokol kesehatan saat menunggu dan naik transportasi. 

Begitu juga dengan cek suhu sebelum masuk sekolah, ketika menunjukkan 37 derajat, belum ada tempat transit sementara anak, sebelum dijemput orang tua. 

Baca juga: Pekerja Lepas Terminal Bekasi Gembira Dapat Pasokan Makanan dari Humanity Food Bus

Tempat tersebut penting menjadi tempat isolasi sementara yang aman untuk anak. 

Kemudian kelengkapan infrastruktur sekolah mendukung 5 M 1V juga menjadi saran KPAI agar fasilitas sekolah melengkapi. 

Namun, saat ini sekolah telah melakukan beberapa antisipasi seperti pengurangan jumlah siswa, kelengkapan tempat cuci tangan dengan sabun dan tempat isolasi. 

Hal hal ini menjadi persyaratan oleh kebijakan SKB 4 Menteri yang perlu dilaksanakan, dan tentu tidak ada tawar menawar di sekolah, karena menyangkut keselamatan semua. 

Sehingga aksi walikota Solo penting di lakukan para pemimpin daerah, ketika tidak mematuhi, jika tak mematuhi, maka akan muncul resiko, seperti kehilangan guru jika tak diperhatikan. 

Baca juga: Sasa Selain Pandai Membuat Bumbu Masak, kini Produksi Masker Bermerek Kulinara

Angka Partisipasi Sekolah anak dalam PTM juga harus difikirkan, seperti bagaimana mengatasi hambatan mereka dalam partisipasi. 

Karena bicara PTM, bicara semua anak dan semua jenjang sekolah dengan penetapan konsep merdeka belajar yang menekankan blended learning (PTM dan BDR). 

Seperti anak disabilitas, anak dan sekolah yang masih sulit akses internet, anak dalam perlindungan khusus, anak berada dalam masyarakat adat dan suku dalam, dengan pertimbangan letak geografis di sekolah.

Akses menuju sekolah memang sejak sebelum pandemi sudah menjadi tantangan yang dialami pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan mereka. 

Baca juga: Cara Praktis Lindungi Rambut dari Virus Covid-19 dengan Hair Sanitizer

"Tentu kita yakin pemerintah sudah memikirkan semuanya, dan pentingnya pengawasan situasi dinamis ditengah pandemi yang harus diawasi bersama, agar PTM yang diharapkan tidak semakin menambah anak anak kehilangan orang tua dalam waktu mendadak," jelasnya.

Dari dalam jangkauan KPAI kepada anak-anak terlepas dari kehilangan saat Covid-19, ada suara anak yang khawatir akan biaya untuk bersekolah.

Hal ini dialami anak saat tulang punggung ekonomi keluarga mereka wafat, sehingga hal ini menjadi ancaman anak untuk putus sekolah. 

"Begitu juga beban anak 'merasa merepotkan di keluarga yang baru' sehingga membutuhkan pendampingan relawan belajar di awal, untuk memperkuat keluarga barunya," pungkasnya.

Baca juga: Warga Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19 Pfizer di Mega Bekasi, 1.500 Dosis Habis dalam 2 Jam

Suara anak-anak di Hari Anak Nasional dan Hari Kemerdekaan yang senada ingin kembali ke sekolah, tentu ini menjadi tugas kita semua dalam mengurangi ancaman di sekitar anak ditengah pandemi, sehingga kita ingin PTM segera terwujud. 

Namun,  kita harus tetap optimis untuk keberlangsungan PTM ini, juga agar kerja-kerja pelayanan terus ditingkatkan dan berinovasi nantinya.