Berita Nasional
KPAI Usulkan Enam Rekomendasi kepada Pemerintah Sebelum Menerapkan PTM
Komisioner KPAI Retno Listyarti meminta pemerintah untuk tak buru-buru menerapkan PTM, sebelum memenuhi enam rekomendasinya.
Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Valentino Verry
Adapun asal daerah para partisipan berasal dari 34 Provinsi di Indonesia, bahkan diikuti juga peserta didik dari Sekolah Indonesia Luar negeri (SILN), yaitu SILN Singapura dan SILN Filipina.
Survei dilaksanakan pada 3-9 Agustus 2021 setelah sebelumnya dilakukan ujicoba kuisioner pada 30-31 Juli 2021.
KPAI hanya akan menyampaikan beberapa temuan survey misalnya banyak responden anak dalam survey ini yang belum divaksin karena belum ada kesempatan mereka mendapatkan vaksin anak.
Data survey menunjukkan bahwa dari 86.286 responden menyatakan kesediannya untuk di vaksin dengan angka capaian hingga 88 persen, sedangkan yang ragu-ragu ada 9%, dan yang menolak divaksin hanya sekitar tiga persen responden.
Namun, dari yang menyatakan bersedia divaksin tersebut, baru 36 persen yang sudah beruntung mendapatkan vaksin, sedangkan 64 persen diantaranya belum divaksin.
Dari jumlah 64 persen yang belum divaksin tersebut, 57 persen responden menyatakan belum divaksin karena belum berkesempatan mendapatkan vaksin.
Kemungkinan data ini menggambarkan bahwa ada persoalan vaksinasi anak yang belum merata di berbagai daerah di Indonesia.
Alasan responden bersedia di vaksin diantaranya adalah sebanyak 47 persen menyatakan bahwa keinginannya vaksin agar tubuhnya memiliki antibody terhadap virus covid-19 sehingga jika tertular gejalanya menjadi ringan; 25 persen menyatakan memiliki kekebalan terhadap virus corona; dan 24 persenmenyatakan agar segera dapat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM), karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat ini dinilai kurang efektif, serta susah untuk di mengerti, sedangkan dua persen karena dibujuk orangtuanya, merasa ini kewajiban dan dua persen menjawab lainnya.
Jawaban lainnya misalnya: agar bisa berpergian kemana saja, dan ada yang menyatakan agar terus dapat bantuan social dari pemerintah.
Adapun alasan responden yang tidak bersedia divaksin menyatakan khawatir pada efek vaksin sebanyak 37 persen, dan merasa tidak perlu divaksin yang penting menerapkan protocol kesehatan sebanyak 15 persen responden; memiliki kormobid sehingga secara medis tidak bisa di vaksin (10 persen); tidak yakin dengan merek vaksin tertentu (delapan persen); yakin bahwa kalau anak terinfeksi covid-19 gejalanya ringan bahkan kadang tidak bergejala (15 persen); divaksin juga tidak menjamin tidak tertular covid-19 (delapan persen); dan tidak diizinkan orang tuanya untuk vaksin (tujuh persen).
Meskipun angka yang tidak bersedia divaksin hanya tiga persen dari 86.286 responden, namun hal tersebut tetap perlu menjadi pertimbangan untuk ditindaklanjuti pemerintah, misalnya melalui pendekatan berbasis sekolah/madrasah yang melibatkan pendidik di sekolah.
Anak-anak yang sudah divaksinasi mengaku pasca divaksin merasakan nyeri ditempat suntikan dilakukan (41 persen); lapar atau haus (16 persen); rasa lelah (11 persen); Sakit kepala (empat persen); Demam (tiga persen); mual atau muntah (satu persen); dan sisanya jawabannya lainnya (24 persen).
Demikian Efek dari vaksin yang dirasakan anak. Tidak ada yang parah apalagi sampai di rawat di rumah sakit.
Dari semuanya itu kata Retnoz KPAI mendukung Pembelajaran Tatap muka di masa pandemic dengan tiga (3) syarat berikut:
Pertama, Sekolah/madrasah harus dipastikan sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM terbatas termasuk memastikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dapat terpenuhi. Jika belum terpenuhi, maka Pemerintah Daerah harus membantu pemenuhannya;