Sertifikat Vaksin Covid-19 Menjadi Pilihan Pengguna KRL di Stasiun Bekasi: Daripada Menggunakan STRP

"Iya benar. Dia statusnya karyawan kontrak. Dia membantu di tata usaha," kata Lurah Kapuk Muara, Jason Simanjuntak.

Diketahui, HH sudah bekerja di Kelurahan Kapuk Muara sekitar 4-5 tahun belakangan.

Tersangka mengawali pekerjaannya di kantor kelurahan tersebut sebagai petugas PPSU, sebelum akhirnya diangkat sebagai pegawai tata usaha.

"Kurang lebih sekitar 4-5 tahun. Dia statusnya honorer. Jadi dia PPSU yang didayagunakan di tata usaha," ucap Jason.

Menkes Prihatin

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merasa prihatin atas maraknya oknum yang menyalahgunakan sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk memudahkan syarat beraktivitas.

Dalam pengungkapan kasus pembobolan data sertifikat vaksinasi yang terkoneksi Aplikasi PeduliLindungi, Budi meminta Polda Metro Jaya menuntaskan kasus pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19.

Ia juga ucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya atas ditangkapnya oknum kelurahan yang menggunakan akses data kependudukan untuk mengedarkan sertifikat vaksin secara ilegal.

Ia meminta aparat kepolisian agar mengidentifikasi praktek ini agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Saya sangat sedih sekali melihat ini dan terima kasih ke teman-teman Polda Metro Jaya bisa mengidentifikasi praktik ilegal ini. Kami berharap semua pihak terkait bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik," kata Budi.

Budi yang lama berkecimpung di dunia perbankan menganalogikan kasus ini dengan peretasan data nasabah.

Apabila akses ilegal di perbankan, hanya memakan satu korban yakni nasabah.

Sementara, jika terjadi di dunia kesehatan, pemalsuan sertifikat vaksin dapat mengakibatkan penularan virus semakin banyak.

"Kalau ini (pemalsuan sertifikat vaksin), orang yang harusnya positif tapi gara-gara ini lolos, dia masuk misalnya ke masjid yang kena Covid-19 bukan hanya satu, yang kena semua orang di masjid itu ya," ujar dia.

Budi tegaskan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi merupakan sistem berbasis teknologi dalam upaya percepat transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Sebab dengan aplikasi ini, pemetaan persebaran Covid-19 biss terpantau secara akurat.

Ada tiga fungsi besar dalam PeduliLindungi menurut Budi.

Pertama, skrining atau mengidentifikasi seseorang yang sudah divaksinasi dan sudah dites Covid-19 untuk dapat melakukan aktivitas di ruang publik.

Kedua, pelacakan kontak erat (tracing), yaitu bila seseorang positif Covid-19 dapat diketahui lokasi yang dikunjungi sebelum terpapar virus Corona.

Ketiga, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat umum, seperti restoran dan stadion dengan pembatasan jumlah kapasitas berdasarkan status vaksinasi.

"Itu sebabnya PeduliLindungi penting sekali buat kita agar kita ke depannya tetap bisa beraktivitas seperti sekarang tapi aman secara kesehatan," ucap dia.

Mantan Wamen BUMN ini juga menjelaskan pihaknya telah menutup data-data pribadi para pejabat.

Hal itu dilakukan setelah surat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor ke publik via aplikasi PeduliLindungi.

"Tadi malam kami dapat info mengenai masalah ini (surat vaksin Jokowi bocor). Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup," kata Budi.

Menurut Budi, bukan hanya data milik Presiden Jokowi yang bocor ke publik, tetapi juga para pejabat pemerintah lainnya.

"Memang bukan hanya Pak Presiden saja, tetapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar."

"Kami menyadari itu sekarang kami akan tutup," ujar dia.

(TribunBekasi.com/JOS/Tribun Network/FAN/NAS/WLY)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Staf Kelurahan Sudah Jual 93 Sertifikat Vaksinasi Covid-19, Harganya Rp 370 Ribu Hingga Rp 500 Ribu"