Berita Karawang
Soal Kemiskinan Ekstrem, Ekonom Sarankan Bupati Karawang Komunikasi dengan BPS
Ekonom dari Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Dedi Mulyadi, meminta Bupati Karawang untuk menindaklanjuti data BPS soal kemiskinan ekstrem.
Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
lihat foto
Menurutnya, proses pendataan bisa dimungkinkan terjadi kesalahan. Pasalnya, dalam masyarakat ada fenomena sosial. Di mana, punya rasa ingin mendapatkan bantuan padahal tidak masuk kategori miskin.
Baca juga: Anies Wujudkan Janji Kepada Warga Eks Bukit Duri yang Tergusur dengan Membangun Kampung Susun
Sehingga bisa saja ketika petugas yang melakukan pendataan datang, masyarakat itu berbondong-bondong mengaku miskin. Ini perlu juga edukasi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memperbaiki mental tersebut.
"Saat data bagaimana posisi masyarakat, jangan-jangan lihat ada yang bawa tas bawa catatan tahu kalau mau ada bantuan, pada ngaku miskin. Atau itu kan hanya sampling kan ya, harus dilihat margin erornya," terang dia.
Terakhir, ia menambahkan dunia bersepakat pada 2030 harus sudah tidak ada lagi warga miskin. Akan tetapi, pemerintah Presiden Joko Widodo ingin pengetasan kemiskinan di Indonesia teratasi hingga 2024.
Tentu niat pemerintah sangat baik dalam upaya mempercepat penanganan kemiskinan di Indonesia.
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengumpulkan 25 kepala desa di Galeri Budaya Pemkab Karawang, pada Jumat (1/10/2021).
Baca juga: Diatur Dalam Inmendagri, Honda DBL 2021 Seri DKI Jakarta Dimulai Hari Ini
Para kepala desa itu dikumpulkan menyusul wilayah Kabupaten Karawang masuk lima besar se-Jawa Barat terkait kemiskinan ekstream. Titik kemiskinan ekstream itu terbesar di 25 desa di wilayah Karawang.
"Jadi hari ini kita kumpulkan para kepala desa untuk melakukan validasi data dan pencocokan data mengenai Karawang masuk penduduk miskin ekstream," kata Cellica, pada Jumat (1/10/2021).
Menurut Cellica, pihaknya akan lebih dulu melakukan sinkronisasi dan validasi terkait data kemiskinan yang ada di 25 desa itu.
Dia juga ingin mengetahui indikator-indikator terkait kemiskinan ekstream tersebut.
"Jadi aku mau tahu dulu data BPS (Badan Pusat Statistik), ini benar atau bener 4 sekian koma sekian persen warga Karawang masuk kemiskinan ekstream," jelas dia.
Baca juga: Dirreskrimum Polda Metro akan Kirim Berkas Perkara Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang ke Kejati DKI
Menurut dia, indikator kemiskinan ekstrem itu dilihat dari lulusan sekolah, tidak punya tempat tinggal dan lainnya.
Akan tetapi, bantuan pemerintah sebenarnya sangat banyak mulai dari BLT, bantuan beras, PKH dan lain-lain.
"Maka itu kan harus divalidasi dulu data dari pemerintah pusat. Khawatirnya ini tidak tepat sasaran juga kan, kita engga tahu," imbuh dia.
Cellica menambahkan jika benar data itu setelah hasil validasi. Tentu 25 desa ini akan menjadi perhatian khusus. Dia menyebut pada prinsipnya permasalahan kemiskinan ekstrem ini harus dibereskan.
