Dinilai Tidak Menghargai MPR karena Tidak Memenuhi Undangan Rapat, Begini Jawaban Menkeu Sri Mulyani

TRIBUNBEKASI.COM - Nama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kini tengah menjadi perbincangan.

Bahkan, nama Menkeu Sri Mulyani kini tengah viral di media sosial (medsos) tentang tidak kehadirannya di rapat yang digelar MPR.

Mengetahui namanya disebut-sebut soal tak hadir dalam rapat MPR, langsung dijawab Sri Mulyani melalui akun Instagramnya @smindrawati, Rabu (1/12/2021).

Dikutip TribunBekasi.com, Sri Mulyani menjawabnya dengan menjabarkan beberapa point di akun Instagramnya.

Baca juga: Beralih Status Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Sejak 2014, Ini Harapan Rektor Unsika Sri Mulyani

Baca juga: Waspadai Risiko Gagal Bayar Utang AS Bagi Ekonomi RI, Sri Mulyani Terus Perkuat Koordinasi dengan BI

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Rp 383 Triliun Per Agustus 2021 Masih Aman

Berikut ini pernyataan lengkap Sri Mulyani:

"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb:

1) Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

2) Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

3) anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

4) Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.

Jakarta, 1 Desember 2021" tulis akun @smindrawati.

Mengutip Tribunnews.com, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan pimpinan MPR RI dalam Rapat Pimpinan MPR RI sepakat menegur kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebab, Menkeu beberapa kali tak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas.

Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.