Breaking News:

KPK OTT Pepen

Hampir 2 Jam Geledah Kantor Wali Kota Bekasi, Penyidik KPK Bawa Keluar Dua Koper

Sekda Kota Bekasi, Reny Hendrawati sempat mendatangi kantor Wali Kota Bekasi itu. Namun saat ditanya wartawan, Reny memilih bungkam.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Ichwan Chasani
TribunBekasi.com
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan kantor Wali Kota Bekasi, Jumat (7/1/2022) sore. Dari pemeriksaan itu, ada dua koper yang berhasil diamankan oleh KPK. 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN — Sedikitnya 8 orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan kantor Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, pada Jumat (7/1/2022) sore.

Setelah hampir 2 jam melakukan penggeledahan, para penyidik KPK tersebut, membawa keluar dua koper yang diduga berisi barang bukti kasus tindak pidana korupsi dari dalam ruangan Wali Kota Bekasi.

Pantauan TribunBekasi.com, sebelum melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kantor Wali Kota Bekasi, petugas dari KPK itu lebih dulu melakukan pemeriksaan ruangan Disperkimtan di lantai 3 gedung 10 lantai, Kantor Pemerintahan Kota Bekasi.

Namun, karena akses masuk di lantai 3 itu tidak bisa diakses secara umum, maka beberapa wartawan menunggu di pintu keluar. Rupanya para penyidik KPK tersebut memilih melewati tangga darurat untuk menuju ke kantor Wali Kota Bekasi.

Baca juga: Proyek Pengendalian Banjir Kali Cakung Disebut KPK Dijadikan Objek Korupsi Rahmat Effendi

Beberapa wartawan pun langsung menuju ke kantor Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Selang beberapa menit ada dua kendaraan roda empat berkelir hitam dan silver yang terparkir di area depan Kantor Wali Kota Bekasi itu.

Tak berselang lama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Reny Hendrawati sempat mendatangi kantor Wali Kota Bekasi itu. Namun saat ditanya wartawan, Reny memilih bungkam dan masuk ke ruangan kantor dinas Wali Kota Bekasi.

Hampir dua jam pengeledahan yang dilakukan di Kantor Wali Kota Bekasi, setidaknya ada 8 penyidik KPK yang keluar dari kantor Wali Kota melalui pintu lain, dengan membawa dua koper, yaitu koper berwarna biru dan hitam.

Mereka pun langsung masuk ke mobil membawa koper tersebut yang diduga merupakan barang bukti lanjutan.

Baca juga: Lihat Bang Pepen Pakai Rompi KPK, Anggota Fraksi Golkar Ini Masih Merinding Tak Percaya

Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

Kesembilan tersangka ini terbagi dalam unsur pemberi dan penerima. Sebagai penerima, KPK menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari Mulyadi (MY) alias Bayong, Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Sementara sebagai pemberi, KPK menjerat Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min (LBM) alias Anen selaku swasta, Direktur PT Kota Bintang Rayatri Suryadi (SY), dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Baca juga: Terkait Penetapan Tersangka Rahmat Effendi, Anggota DPRD Golkar Ini Utamakan Praduga Tak Bersalah

"KPK menetapkan sembilan orang tersangka," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Sebagai pemberi, Ali Amril dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima, Rahmat Effendi dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved