Berita Nasional

Banyak Pakai Barang Impor, Jokowi Ancam Reshuffle Menteri Hingga Potong DAK-DAU

Menurut Presiden Jokowi akan ada konsekuensi bagi Kementerian, termasuk bagi Pemda, apabila banyak melakukan impor.

Editor: Ichwan Chasani
setkab.go.id
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 

TRIBUNBEKASI.COM — Presiden Joko Widodo mengancam akan mereshuffle menteri bila ke masih banyak yang melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

Presiden Jokowi merasa jengkel dan geram dengan banyaknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden Jokowi akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

Baca juga: Jengkel Banyak Produk Impor Dipakai Kementerian dan Pemda, Jokowi: Dipikir Kita Bukan Negara Maju

Baca juga: Terima Para Pebalap di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo Turut Kenalkan Motor Kesayangannya

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? Kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan,  jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Presiden Jokowi.

Termasuk kata Presiden konsekuensi bagi BUMN. Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.

Selain itu Presiden juga meminta Jaksa Agung St Burhanuddin untuk mengawasi marketplace agar tidak ada barang impor yang dicap barang buatan dalam negeri.

Karena kata Presiden Jokowi, ia menemukan adanya barang impor yang dilabeli produk dalam negeri.

Baca juga: Presiden Jokowi Lepas 20 Pembalap Internasional Dalam Parade MotoGP Mandalika

Baca juga: Terkait Wacana Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD Beberkan Sikap Presiden Jokowi

"Karena sering di market place juga ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin. Jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringatkan 2 kali,  ada perusahaan teknologi nih tidak masuk,  besok hilang. Saya gak mau ini besok hilang," katanya.

Jokowi mengatakan akan terus memantau pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Kementerian, Pemda dan BUMN. Menurut Presiden pengawasan saat ini sangat mudah dan dapat dengan mudah diketahui.

"Saya minta semua ini betul-betul diikuti, dikawal, diawasi, termasuk Mendag, Dirjen Bea Cukai dilapangan dilihat betul, ini (misalnya) ada alat kesehatan ini lari ke mana  oh ke provinsi a, oh ke kabupaten b, oh ke kota c, oh ke kementerian e, ya kelihatan semua, sekarang ini gampang sekali lihat-lihat," katanya.

Presiden meminta Kementerian, Pemda, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri. presiden meminta 40 persen dari anggaran pengadaan barang dan jasa yang ada di masing-masing lembaga atau institusi digunakan untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

'"Kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya engga banyak banyak saja sampai Mei," pungkas Presiden. (Tribunnews/Taufik Ismail)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved