Kasus Mafia Minyak Goreng, Kejagung Diminta Tidak Berhenti di Tahap Penetapan Tersangka

TRIBUNBEKASI.COM - Pengusutan kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), diharapkan tak berhenti pada penetapan empat tersangka saja.

Akan tetapi dijadikan sebagai pintu masuk bongkar mafia minyak goreng.

Anggota Komisi VI DPR Amin, mengatakan, penetapan tersangka kolusi ekspor ilegal hanyalah satu tahapan dari sebuah jalan panjang, upaya membongkar mafia minyak goreng.

Kata Amin, hingga kini pihak yang bertanggung jawab menimbun minyak goreng masih belum diketahui.

Baca juga: Kasus Mafia Minyak Goreng, Fadli Zon Singgung Moral Mendag Lutfi: Harusnya Bertanggung Jawab Dong

Baca juga: Minyak Goreng Palsu Ditemukan Polisi di Jawa Tengah, Berupa Campuran Minyak dan Air Berwarna Kuning

Baca juga: Kejaksaan Agung Didesak Presiden Jokowi Usut Tuntas Kasus Korupsi Minyak Goreng

Bahkan, kemungkinan keterlibatan pengusaha raksasa CPO belum diungkap.

"Persekongkolan pejabat pemerintahan dan pengusaha CPO ini, bukan hanya merugikan negara namun juga menyengsarakan rakyat."

"Proses hukum tidak boleh berhenti dengan penetapan tersangka saat ini, bongkar mafia minyak goreng dan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) minyak goreng,” kata Amin, Kamis (21/4/2022).

Amin mendesak pemerintah menyelesaikan akar permasalahan yang telah menyebabkan krisis minyak goreng selama hampir 7 bulan terakhir ini.

Menurut Amin, akar persoalannya adalah ketidakpatuhan produsen CPO terhadap ketentuan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang ditetapkan pemerintah.

Parahnya, Amin menyebut, hingga dicabutnya aturan tersebut, tidak satupun pelaku yang dijatuhi sanksi hukum.

"Ketidaktegasan tersebut mendorong terjadinya kolusi antara pengusaha dan pejabat pemerintahan di kementerian terkait,” ujar Amin.

Berdasarkan penyelidikan Kejaksaan Agung, terdapat 164 perusahaan yang diduga mendapat rekomendasi ekspor tanpa memenuhi ketentuan.

"Hingga saat ini Minyak Goreng curah harganya masih tinggi diatas ketentuan HET, pasokan juga masih jauh dari kebutuhan masyarakat."

"Selain itu potensi penyelewengan oleh pihak tertentu dengan mengemas minyak goreng curah yang dijual dengan harga kemasan,” papar Amin.