Berita Nasional

Penyuapnya Meninggal Dunia, KPK Tetapkan Mardani Maming Jadi Tersangka Tunggal

Kendati tanpa menetapkan tersangka pemberi suap, KPK percaya diri kasus ini bisa ditangani karena memiliki banyak bukti dalam kasus ini.

Editor: Ichwan Chasani
Istimewa
Politisi PDI Perjuangan Mardani Maming menyerahkan diri ke KPK pada Kamis (28/7/2022) siang. 

TRIBUNBEKASI.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Politisi PDI Perjuangan itu dijadikan sebagai tersangka penerima suap dalam perkara dimaksud.

Dalam proses suap-menyuap tersebut, seharusnya ada pihak selain Mardani H Maming yang dijerat sebagai tersangka pemberi suap.

Namun, KPK hanya menjadikan Mardani H Maming sebagai tersangka tunggal. Penyebabnya, penyuap Mardani H Maming telah meninggal dunia.

"Dalam paparan ekspose itu ternyata pemberinya Henry Soetio selaku pengendali PT PCN (Prolindo Cipta Nusantara) sudah meninggal, jadi pemberinya sudah meninggal," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022) malam.

Baca juga: Ribuan Pencari Kerja Serbu BSI DiginoFest 2022 di Bekasi

Baca juga: Soal Nasib Dana Amal yang Dikumpulkan ACT, Begini Penjelasan Mensos Risma

Alex, sapaan Alexander, menyebut bahwa Henry Soetio merupakan pemberi suap ke Mardani H Maming dalam kasus ini. 

Akan tetapi, Henry Soetio bebas dari proses hukum karena sudah meninggal dunia.

Kendati tanpa menetapkan tersangka pemberi suap, KPK percaya diri kasus ini bisa ditangani. 

Lembaga antirasuah itu mengklaim memiliki banyak bukti dalam menangani kasus tersebut.

"Dan perkara ini sebetulnya ada irisan dengan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung menyangkut kepala dinas pertambangan dan energi," kata Alex.

Baca juga: Bareskrim Ajukan Pendiri dan Presiden ACT untuk Dicekal Imigrasi Usai Jadi Tersangka

Baca juga: Nyaris Tabrak Pengendara Motor, Truk Bermuatan Cat Ringsek Usai Tabrak Tiang Listrik

Mardani H Maming diproses hukum oleh KPK lantaran diduga telah menerima uang Rp104 miliar terkait penerbitan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam rentang waktu 2014-2020.

Mardani H Maming yang sempat menjabat Bendaraha Umum PBNU itu diketahui merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dua periode, dari 2010 hingga 2018.

Mardani H Maming disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menahan Maming selama 20 hari pertama, mulai hari ini, hingga 16 Agustus mendatang, di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved