Berita Nasional

Pengalihan Subsidi BBM Jadi Bansos Dinilai Dibutuhkan Warga Miskin, Pengamat: Asal Datanya Benar

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio sebut mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial (bansos) tambahan, sudah tepat.

Editor: Panji Baskhara
Tribunnews.com
Ilustrasi - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio sebut mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial (bansos) tambahan, sudah tepat. 

TRIBUNBEKASI.COM - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai keputusan untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial (bansos) tambahan, sudah tepat.

Subsidi BBM atau energi diketahui semakin membengkak dan subsidi BBM tak tepat sasaran karena masih banyak orang mampu yang ikut menikmatinya.

Agus Pambagio hanya mengingatkan proses pemberian bansos harus diikuti dengan data yang benar agar tepat sasaran.

“Boleh saja asal datanya benar, itukan persoalan data. Waktu terakhir Kemensos printing data itu waktu awal Covid, saya kebetulan berkali-kali ketemu Bu Mensos," Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Program Bantalan Sosial Pemerintah di Tengah Penyesuaian Harga BBM, Ini Tanggapan Sejumlah Pengamat

Baca juga: Pemerintah Cairkan BLT BBM Rp 600 RIbu Besok, Berikut Alur Penyaluran di Kantor Pos dan Cek Penerima

Baca juga: Besok BLT BBM Rp 600 Ribu Cair! Simak Cara Penyaluran di Kantor Pos Hingga Tata Cara Cek Penerimanya

"Saya enggak tau sekarang apakah sudah ada data baru, karena data enggak boleh salah, karena kalau salah itu orang tidak berhak akan dapat,” kata Agus Pambagio

Lebih lanjut Agus Pambagio mengatakan harus ada data-data terbaru dari pemerintah agar bansos tambahan ini tidak salah sasaran.

Terutama dalam mengetahui seseorang itu gajinya di bawah Rp 3,5 juta.

"Datanya yang di Kementerian Sosial itu harus benar, saya belum sempat hubungi Bu Mensos (Tri Rismaharini). Syarat-syarat memang harus begitu"

"Tapi datanya ada enggak, dari mana kita mau tau gajinya Rp 3,5 juta kan orang Indonesia hobi menipu. Yang penting dapat duit gratis langsung nipu semua,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu sudah tepat.

Bansos tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa ada baiknya pola dan mekanisme pemberian subsidi dialihkan dari produk ke penerima."

"Ini (bansos) salah satu kebijakan pemerintah yang tepat agar pemberian subsidi diberikan kepada yang butuh dan berhak," kata Eddy Soeparno.

Dia menuturkan, Komisi VII DPR mendukung pengalihan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM.

Kendati demikian, saat pengalihan anggaran subsidi BBM menjadi bansos, ada hal yang bisa pemerintah lakukan.

"Untuk menjadikan subsidi tepat sasaran, perlu merevisi Perpres 191/2014, sehingga ada payung hukum yang jelas untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima subsidi."

"Itu perlu disegerakan dan kami siap untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan revisi perpres tersebut," ucap Eddy Soeparno.

(TribunBekasi.com/BAS)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved