Tak Gentar Hadapi Luhut dan Bahlil, Ini Gaya Blak-blakan Menkeu Purbaya

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Langkah kaki Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja dimulai, tetapi gaungnya sudah terdengar ke seantero negeri. Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, gaya bicaranya yang lugas dan keberaniannya menentang arus membuat publik terperangah.

Suasana ruang talk show di Jakarta sempat hening ketika Purbaya dengan nada tenang melontarkan kalimat tajam.

“Saya hanya bertanggung jawab ke RI-1, yang lain saya nggak peduli,” ujarnya tegas, membuat beberapa peserta forum saling pandang.

Sikap kerasnya bukan tanpa alasan. Purbaya menegaskan seluruh kebijakannya hanya mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia tak peduli dengan tekanan, bahkan dari tokoh besar seperti Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Kisah Pilu Andri, Pelajar SMK yang Jadi Jukir Malam demi Ibu, Tewas Tenggelam saat Dikejar Warga

Baca juga: Tak Perlu ke Kantor Polisi, Laporan Kejahatan Siber Kini Bisa Lewat SIKAP

Baca juga: Nasib Kartinah, Rukonya Ditabrak Transjakarta, Saat Dibangun Kembali Malah Dikirimi Surat Satpol PP

Menurutnya, semua keputusan sudah melalui komunikasi langsung dengan Presiden. Bila Presiden memerintahkan perubahan, barulah ia akan mengikuti.

“Kalau Presiden bilang ubah, ya saya ubah. Tapi selama tidak, saya jalan terus,” katanya.

Langkah berani pertama yang bikin heboh adalah saat ia menolak penggunaan APBN untuk proyek Family Office yang digagas Luhut Pandjaitan.

Ia meminta Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencari pendanaan sendiri jika ingin melanjutkan proyek tersebut.

“Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri,” ucapnya blak-blakan.

Pernyataan itu menyulut diskusi panjang di lingkaran elite pemerintahan. Tapi Purbaya tak gentar.

Sikap serupa ia tunjukkan dalam kasus pembiayaan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menegaskan utang itu bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan konsorsium PT KCIC.

“Jangan kita lagi, karena kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya,” tegasnya di hadapan wartawan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, ikut mempertegas pernyataan itu. Ia menyebut skema pembiayaan proyek KCJB bersifat business to business, bukan utang negara.

Adu Data dengan Bahlil

Panggung politik ekonomi makin panas ketika Purbaya bersitegang dengan Menteri Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja di DPR.