Polemik Pernyataan Suharso Monoarfa "Amplop Kyai", Sejumlah Santri Jakarta Desak Polisi Turun Tangan

"Saya akui ilustrasi dalam sambutan itu adalah sebuah kekhilafan dan tidak pantas saya ungkapkan" tabahnya.

Suharso Monoarfa akui, semestinya ada cara lain, bukan dengan mengungkap ilustrasi yang justru mengundang interpretasi yang keliru, dan apalagi dipotong-potong.

"Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas luasnya" pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sekolah politik merupakan salah satu program PPP untuk kadernya menghadapi pemilihan umum tahun 2024.

Tujuannya yakni agar para kader memiliki wawasan yang lebih baik tentang PPP dan Politik pada umumnya.

Pelaksanaan Sekolah Politik PPP angkatan ke-5 ini diikuti oleh Ketua dan Sekretaris 55 DPC PPP.

Hadir dalam pembukaan Waketum Zainut Tauhid Saadi, Waketum Ermalena, Sekjen Arwani Thomafi, Sekretaris Fraksi PPP DPR Ahmad Baidhowi, Wasekjen Idy Muzayyad, Wasekjen Chairunnisa, Sekjen AMK Ainul Yaqin.

Hadir juga Kepala Sekolah DR Endin Soefihara dan Sekretaris Majlis Pakar DPP Aunur Rofiq. Akan hadir sebagai nara sumber Ketua Majlis Pertimbangan DPP H Muhamad Mardiyono, Ketua Majlis Syariah KH Mustofa Aqil Siraj, Waketum Arsul Sani dan Waketum Amir Uskara.

Suharso Monoarfa Lakukan Perlawanan

Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mereda.

Diketahui, Suharso Monoarfa yang dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP tak tinggal diam.

Suharso Monoarfa mengklaim masih jadi ketua umum PPP yang sah.

Suharso yang kini masih menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas itu bahkan  mengumpulkan 26 pengurus harian elite DPP PPP pada Selasa (6/9/2022).

Salah satu agendanya adalah batalkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang menetapkan Muhammad Mardiono menjadi Plt Ketum PPP.

"Rapat pengurus harian sudah dilaksanakan hari Selasa (6/9/2022) di Jakarta dari siang sampai malam dan itu kuorum, yang hadir 26 orang dari 46, kan lebih separuh."

"Ada dokumen dan tanda tangannya kok. Saya kalau ada undangan yang ditandatangani ketua umum dan sekjen saya hadir," kata Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

PPP kubu Suharso Monoarfa mengklaim Mukernas beberapa waktu lalu yang mengangkat Muhammad Mardiono sebagai ketua umum PPP adalah ilegal.

Hal itu dikarenakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai berlambang Kakbah tersebut.

"Membatalkan rapat pengurus harian yang dikelola Pak Arsul Sani dan Pak Mardiono karena tidak sesuai dengan aturan partai, kan rapat itu harusnya setidak-tidaknya ditandatangani oleh sekjen," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Suharso pun akan mengirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menjelaskan kalau dirinya masih sah sebagai Ketum PPP.

"Nanti Pak Suharso sudah membuat surat klarifikasi ke kemenkumham secara tertulis," ujarnya.

Sebelumnya dilansir dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya telah mengajukan daftar kepengurusan baru PPP ke Kemenkumham.

Arsul menjelaskan, semua syarat yang diperlukan untuk perubahan kepengurusan itu sudah diajukan.

"Kami hari ini (kemarin) mengajukan permohonan perubahan kepengurusan ke Kemenkumham."

"Tadi kami diterima oleh Pak Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktur Tata Negara Kemenkumham," ujar Arsul, Selasa (6/9/2022).

Klaim Masih Ketua Umum PPP yang Sah

Kemarin, Suharso Monoarfa tegaskan dirinya masih jabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Surharso Monoarfa tolak hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten yang memberhentikannya sebagai pimpinan partai berlambang Ka'bah itu.

Melalui video yang diterima Tribunnews.com, pernyataan Suharso itu disampaikan di hadapan kader PPP yang tengah mengikuti Workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

"Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan."

"Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," demikian cuplikan peryataan Suharso di video tersebut.

Seorang elite di PPP pun membenarkan Suharso hadir di tengah acara workshop.

Menteri PPN/Bappenas ini akui berikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya di posisi ketua umum.

"Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," kata Suharso.

Dalam kesempatan itu, Suharso juga meminta agar apa yang terjadi di internal partai tak membawa-bawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia pun menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam urusan internal PPP.

"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara," ujarnya.

"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," tegas Suharso.

Suharso juga menegaskan, bahwa tidak ingin ada konflik di PPP jelang Pemilu 2024.

Pasalnya, ia merasa semua kader PPP telah lelah terus dihantam konflik di internal partai.

"Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi yang tidak mau konsolidasi minggir," kata Suharso.

"Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal hal yang tidak benar. Sekali lagi ya saya ingin mengatakan sekali lagi saya adalah ketua umum PPP," jelas Suharso.

(TribunBekasi.com/Tribunnews.com/Chaerul/Fransiskus/Hasanuddin)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Suharso Monoarfa Melawan! Kumpulkan Puluhan Elite PPP yang Masih Loyal" dan "Ketum PPP Suharso Ungkapkan Permintaan Maaf dan Akui Salah dalam Mengambil Ilustrasi"