Cara Ganjar Pranowo Mencegah ASN Nepotisme Hingga Jualan Beli Jabatan

TRIBUNBEKASI.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berupaya mencegah aparatur sipil negara (ASN) melakukan nepotisme.

Bahkan, Ganjar Pranowo terus berupaya agar di lingkungan pemerintahannya saat ni ASN tidak melakukan praktik jual beli jabatan.

Maka itu, Provinsi Jawa Tengah dinilai berhasil dalam membangun sistem manajemen talenta (talent management) dan peningkatan pelayanan kepegawaian di lingkungan ASN.

Melalui sistem Merit yang berbasis smart birokrasi (dari manual ke digital), promosi dan mutasi ASN di Jawa Tengah untuk mengisi pos jabatan, bukan berdasarkan senioritas atau kedekatan.

Baca juga: Raih Penghargaan Reformasi Birokrasi, Ganjar Pranowo Minta Seluruh Jawa Tengah Segera Dibangun MPP

Baca juga: Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Berwisata Dalam Negeri

Baca juga: Cara Ganjar Pranowo Giring ASN Jawa Tengah Menjadi Profesional, Berintegritas, dan Berkompeten

Akan tetapi berdasarkan talenta-talenta terbaik sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Sistem manajemen talenta yang dibangunGanjar Pranowo juga berhasil menggerus budaya titipan, setoran, ataupun praktik-praktik jual beli jabatan.

Maka tidak heran, sistem meritokrasi yang diciptakan Jawa Tengah menjadi rujukan provinsi lain.

Bukan hanya itu saja, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan Anugerah Meritokrasi Tahun 2021.

Dalam penghargaan itu, Jawa Tengah unggul dengan poin 335,5 atau kategori Sangat Baik.

KASN juga mempercayakan Pemprov Jawa Tengah menggelar sendiri Anugerah Meritokrasi kepada kabupaten /kota di Jawa Tengah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan kategori Baik.

Analis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta, Nirwan Pambudi mengakui, penerapan manajemen talenta yang dilakukan Pemprov melalui BKD Jawa Tengah sudah sangat baik, dan menjadi kiblat bagi BKD di kabupaten/kota.

''Kami mengapresiasi indeks meritokrasi provinsi dengan kategori nilai Sangat Baik. Jadi menurut kami layak mendapat penghargaan di nasional. Kami pun berusaha menerapkan sistem ini dalam perekrutan ASN,'' katanya saat dihubungi, pada Rabu (7/12/2022).

Kata dia, mengacu apa yang dilakukan provinsi, BKD Surakarta sudah berusaha maksimal dalam pengangkatan ASN sesuai dengan kompetensi.

Memang ada beberapa ASN yang antara kualifikasi pendidikan dan jabatannya tidak klop, tapi dia memastikan semua didasarkan kompetensi, integritras dan kinerja bukan faktor like and dislike, kedekatan atau latar belakang politik.

''Kalau di Solo rata-rata tidak ada unsur intervensi politik. Itu kami buktikan dengan mekanisme baru proses pada seleksi terbuka jabatan pengawas (eselon IV) di unsur wilayah."