Tiga Pihak Dianggap Terlibat atas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Salah Satunya Anies Baswedan

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA -----  Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Johnny Simanjuntak mengatakan setidaknya ada tiga pihak yang salah terkait peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3/2023).

Pihak pertama menurut Jhonny adalah masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan mereka (warga) keras kepala membangun rumah di atas lahan milik Pertamina.

Sementara itu kata Jhonny, pemerintah telah memperingatkan berulang kali bahwa daerah tersebut adalah objek vital yang berbahaya, seharusnya tidak boleh ada pemukiman padat penduduk di sekitarnya.

"Kemudian yang kedua adalah Pertamina. Walaupun itu lahan milik mereka, tapi setidaknya jauh sebelum Pilkada atau Pilgub 2017 Pertamina bisa untuk berdialog dengan masyarakat," ujar Jhonny saat dihubungi Warta Kota, Senin (6/5/2023).

Jhonny pun menyampaikan bahwa Pertamina saat itu tidak mampu mengajak dialog dengan masyarakat.

Dialog tersebut seharusnya bisa dilakukan oleh Pertamina ketika Anies Baswedan memberikan janji yang tidak masuk akal saat kampanye Pilgub 2017.

Kemudian yang ketiga kata Jhonny, sudah jelas Anies Baswedan juga salah.

Karena telah memberikan angin segar yang tidak bisa masuk logika.

"Saat kampanye itu Pak Anies janji bakal menjadikan tanah tersebut menjadi hak milik mereka (rakyat)," ucap Jhonny.

"Dan parahnya lagi, Pak Anies sudah menandatangani fakta integritas demi mendulang suara masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: 19 Meninggal Dunia, 49 Dirawat, dan 18 masih Hilang

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut bila tak Dipindah, Depo Pertamina Plumpang Harus Dibangun Sungai di Sekitarnya

Kemudian pungkas Jhonny, timnya Anies kelabakan saat menang.

Karena memang itu merupakan tanah milik Pertamina dan tidak bisa jadi hak milik warga.

Akhirnya, Anies memberikan surat yang namanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan.

Di mana menurut Jhonny, hal itu tidak perlu dilakukan. Karena tanpa IMB kawasan pun, warga bisa membangun rumah di situ.

"Tapi yang salah di sini adalah Pak Anies tahu lokasi itu berbahaya, kok malah tetap menjanjikan hal yang tidak masuk akal kepada masyarakat demi kepentingan politiknya. Sekarang yang kena imbasnya siapa? Ya masyarakat," kata Jhonny.

Kemudian, Jhonny juga membeberkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat era kepemimpinan Anies Baswedan dengan Pertamina sangat jelek.

"Pak Anies tuh pokoknya main saja gitu memberikan angin surga ke masyarakat dengan menerbitkan IMB kawasan," pungkas Jhonny.

Hal tersebut menurutnya sangat salah dilakukan.

Karena di sini bukan Pemprov DKI Jakarta yang berhubungan dengan masyarakat dalam artian kepemilikan.

Baca juga: Tak Hanya di Depo Pertamina Plumpang, Presiden Jokowi akan Audit Zona-zona Berbahaya

Namun yang harus disoroti adalah hubungan Pemprov DKI Jakarta saat itu dengan Pertamina, dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai informasi, Jhonny adalah anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2, meliputi wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terdiri dari: Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan; dan Kota Administrasi Jakarta Utara, terdiri dari: Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading. (m36)