Pilkada 2024

Grace Natalie Tegaskan PSI Tidak Akan Pernah Mau Berkoalisi dengan Partai Pengusung Anies Baswedan

Dikatakan Grace, PSI tidak pernah memiliki masalah secara personal dengan Anies Baswedan.

Penulis: Alfian Firmansyah (m32) | Editor: Dedy
Wartakotalive.com
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie di DPP PSI, menyerukan bahwa PSI menolak berkoalisi dengan partai politik manapun yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. 

TRIBUNBEKASI.COM --- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pihaknya tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Kebijakan tegas itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie saat ditemui Wartakotalive.com di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

"Kalau itu pasti tidak sih, meskipun dunia runtuh kita (PSI--red) tidak, tidak mungkin," ucap Grace.

Dengan begitu, PSI memastikan partainya tidak akan pernah mau berkoalisi dengan partai politik (parpol) yang mengusung sosok Anies Baswedan sebagai capres.

BERITA VIDEO : TUNGGU GEBRAKAN PSI MASUK PARLEMEN DI PEMILU 2024

Seperti diketahui, sosok Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden (bacapres) yang telah dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan, yaitu NasDem, Demokrat, dan PKS.

Dikatakan Grace, PSI tidak pernah memiliki masalah secara personal dengan Anies Baswedan.

Namun pihaknya menyinggung politisasi identitas yang dinilainya bisa menyebabkan masyarakat saling gontok-gontokan. 

Baca juga: Mantan Kader PSI Rian Ernest Berlabuh ke Partai Golkar, Ahmed Zaki Iskandar: Generasi Muda Produktif

"Politik indentitas dapat menyebabkan kualitas demokrasi rendah, akhirnya memilih orang berdasarkan agama dan suku," ujar Grace. 

"Programnya apa kita tidak tahu," tambah Grace. 

Selain itu, Grace juga menambahkan, PSI juga tidak akan berkoalisi dengan parpol atau pihak yang mengunakan politik identitas.

"Jadi yang penting siapapun yang memainkan politik identitas kami enggak akan di koalisi itu," ucap Grace.

BERITA VIDEO : DATANG KE TANGERANG, ANIES BASWEDAN MINTA DUKUNGAN DOA DAN SUARA KE WAHIDIN HALIM

PSI sesalkan langkah Anies terbitkan IMB warga Tanah Merah

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyesalkan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022) yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Jika Anies tak mengeluarkan IMB, PSI yakin warga tidak menjadi korban kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritik keputusan Anies Baswedan yang sempat mengeluarkan IMB di Tanah Merah lokasi kebakaran Depo Pertamina.

Harusnya Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, bukan melegalkan keberadaan mereka yang dianggap tidak memiliki surat hak milik (SHM) berupa sertifikat tanah.

Muhammad Junaedi (50), masih bertahan di sekitar puing-puing bangunan milik keponakannya, sesuai kebakaran Depo Pertamina Plumpang melanda wilayah Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Ekspresi khawatir, tampak terlukis di wajah Junaedi karena hingga saat ini, kabar keberadaan keponakannya, bernama Hanifah (40) masih belum diketahui.
Muhammad Junaedi (50), masih bertahan di sekitar puing-puing bangunan milik keponakannya, sesuai kebakaran Depo Pertamina Plumpang melanda wilayah Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Ekspresi khawatir, tampak terlukis di wajah Junaedi karena hingga saat ini, kabar keberadaan keponakannya, bernama Hanifah (40) masih belum diketahui. (Wartakotalive.com)

“Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan, jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat,” ujar William berdasarkan keterangannya pada Selasa (7/3/2023).

William mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (2014-2017) pernah mengajak warga untuk pindah karena jarak antara pemukiman warga dengan Depo Pertamina terlalu dekat.

Situasi ini dapat membahayakan warga, terutama saat terjadi musibah seperti kebakaran.

“Pak BTP (Ahok) dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman jika ada pemukiman dekat Depo Pertamina. Ketegasan Pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik, walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri,” katanya.

Selain itu, William meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar memperhatikan segala keperluan yang dibutuhkan korban kebakaran itu.

Mulai dari obat-obatan, pangan, administrasi kependudukan dan sebagainya.

“Pemprov DKI Jakarta sekarang harus fokus menyelamatkan warga. Jangan sampai kejadian ini terulang. Pastikan mereka sekarang punya tempat tinggal yang aman dan korban dapat pengobatan gratis,” jelasnya. 

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah/m32/Fitriyandi Al Fajri/faf)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News
 
 
 

Sumber: Wartakota
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved