Ketua Umum Partai Demokrat Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA ----- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya menolak soalnya adanya isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pidato kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

"Rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan pemilu 2024. Jika pun jika pun Pemilu 2024 dipaksakan ditunda lalu siapa yang memimpin kita nanti? Karena perintah konstitusi pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024," tutur AHY .

AHY mengatakan, bahwa soal adanya isu penundaan pemilu 2024, bisa saja memungkinkan adanya pelaksana tugas (Plt) Presiden RI.

"Pertanyaannya begini apa iya ada plt presiden? Apa iya akan ada ratusan plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan plt anggota DPRD provinsi kabupaten kota?," kata AHY. 

Selain itu, AHY juga menyampaikan, nantinya akan ada kekacauan pada situasi nasional di Indonesia. 

Sebab, ada pelaksana tugas Presiden dan wakil rakyat yang bekerja selama penundaan pemilu.

"Kalau di negara kita ada plt presiden dan ribuan plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama 2 hingga 3 tahun betapa kacaunya situasi nasional kita," ucap AHY. 

Selain itu, AHY menambahkan pihaknya juga mengkhawatirkan nantinya dunia melihat Indonesia sebagai republik pisang atau banana republik.

"Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republik. Banana republik karena semua pejabat, semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," ujar AHY. 

Independen 

Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk  independen dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pidato kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

"Kami juga berharap kepada segenap penyelenggara Pemilu yang kami muliakan khususnya KPU dan Bawaslu bisa menjalankan tugasnya dengan baik secara independen," ucap AHY. 

Menurut AHY, apabila pihak KPU dan Bawaslu independen dalam menjalankan Pemilu 2024, maka kecurangan tidak akan terjadi.

"Jika kondisi itu terjadi InsyaAllah Pemilu kita akan damai karena ada fair play, karena tidak ada kecurangan sehingga menang atau kalah akan diterima jika terjadi permainan yang adil dan sportif," ujar AHY. 

Selain itu, AHY juga meminta kepada pihak TNI-Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga kejaksaan, agar menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024.

"Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral baik TNI-Polri, BIN, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya serta badan-badan usaha milik negara," tutur AHY. 

Baca juga: Mantan Ketua KPU Karawang Daftar Bacaleg Partai Demokrat

Baca juga: Partai Demokrat Bersikukuh AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan, Begini Jawaban Saan Mustopa

AHY juga menegaskan, pentingnya Pemilu 2024 berlangsung secara sportif dan sesuai dengan undang-undang (UU).

"Demokrat merekomendasikan pentingnya fair play atau permainan yang adil dan sportif sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku. Elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara," ucap AHY

"Pemilu itu milik rakyat, yang berdaulat ya rakyat. Jadi berikan hak rakyat itu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, jangan diganggu," tambah AHY. (M32)