Berita Karawang

Musrenbang RKPD Karawang 2024, Bupati Cellica: Usulan Program Harus Menyentuh Masyarakat

Bupati Cellica meminta agar para kepala OPD mencoret usulan atau program kerja yang kecil manfaatnya bagi masyarakat.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ichwan Chasani
Istimewa
Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2024 di Hotel Mercure, pada Kamis (16/3/2023). 

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana meminta usulan program pembangunan tahun 2023 harus menyentuh masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2024 di Hotel Mercure, pada Kamis (16/3/2023).

Kegiatan itu mengusung tema 'Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Peningkatan Kelahanan Bencana dan Perubahan Iklim'.

"Saya minta agar program dan usulan prioritas pada kegiatan di tahun 2024 benar-benar menyentuh dan dirasakan masyarakat," tegasnya.

Ia menjelaskan, Musrenbang RKPD ini merupakan musyawarah untuk membahas dan menyepakati program kegiatan prioritas di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah, provinsi maupun nasional.

Baca juga: AKBP Wirdhanto Hadicaksono: Awalnya Tak Niat Jadi Polisi, Malah jadi Lulusan Akpol Terbaik

Baca juga: Viral, Seorang Ibu Diduga Paksa Anak Mengemis di Alun-alun Karawang

Menurutnya, dengan sistem bottom up di mana usulan pembangunan diajukan dari bawah, diharapkan kolaborasi semua sektor terjalin dengan baik.

Melalui forum inilah pembangunan Kabupaten Karawang dirumuskan.

"Saya ingin tema musrenbang ini dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemda, pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan ekstrim, pengangguran dan stunting. Sebab itulah yang menjadi fokus utama Presiden Jokowi membangun Indonesia," ujarnya.

Ia juga meminta agar para kepala OPD mencoret usulan atau program kerja yang kecil manfaatnya bagi masyarakat.

Sebab, semua harus fokus pada apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Mulai terkait infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, pangan, UMKM serta kemudahan berinvestasi.

Baca juga: Maksimalkan Layanan Kesehatan, Pemkab Bekasi Perluas Jangkauan Pendaftaran KIS

Baca juga: Cek Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Jumat Ini, Turun Rp 1.000 Per Gram, Ini Detailnya

"Program yang tidak dirasakan manfaatnya untuk masyarakat saya perintahkan untuk dicoret," jelasnya.

Ia menambahkan, indikator keberhasilan pemerintahan yang ia pimpin ialah naiknya indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM ini dinilai dari angka harapan hidup, angka wajib sekolah 12 tahun dan terakhir ialah pertumbuhan ekonomi daerah.

"Alhamdulillah, tahun 2022 kemarin IPM Karawang naik satu digit awalnya 70,94 jadi 71,74 persen. Sementara itu kemiskinan ekstrem juga rontok tinggal 8,44 persen dari tahun lalu 8,95. Sedangkan pertumbuhan ekonomi naik dari 5,85 memjadi 6,31," tuturnya.

Baca juga: Jarak Stadion Wibawa Mukti Terlampau Jauh, Thomas Doll Mengeluh: Laga Kandang Rasa Laga Tandang

Baca juga: Meski Sedang Hamil Muda, Andien Aisyah Rela Syuting di Atas Tumpukan Sampah Bantargebang

Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi semua pihak memegang peranan penting dalam suksesnya roda pemerintahan.

"Ini eranya kolaborasi. Semua bekerja sama, saling mendorong untuk maju. Tidak lagi terjebak pada ego sektoral semata. Semua ini tercipta berkat kolaborasi dan sinegritas yang baik dari semua," jelasnya. 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved