Komnas HAM Duga Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak

TRIBUNBEKASI.COM — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak.

Hal itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM, Putu Elvina di sela diskusi publik perkembangan terkini tragedi obat beracun, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2023).

Adapun dugaan pelanggaran HAM tersebut, menurut Putu Elvina meliputi hak atas informasi, kesehatan hingga jaminan sosial.

"Komnas HAM sudah melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kasus ini beberapa bulan. Ada beberapa temuan yang kami dapatkan diantaranya dugaan pelanggaran HAM. Seperti pelanggaran hak atas informasi, kesehatan, kesejahteraan, jaminan sosial termasuk juga kemudian hak atas keadilan," kata Putu Elvina, Rabu (29/3/2023).

Putu Elvina menyatakan bahwa sejauh ini proses hukumnya sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pihaknya mengapresiasi majelis hakim yang sudah memutuskan kasus ini layak untuk dilanjutkan.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Kamis 30 Maret 2023  

Baca juga: Perpanjangan SIM Kabupaten Bekasi, Kamis 30 Maret 2023, di Dua Lokasi Satpas, Cek Syaratnya

Baca juga: SIM Keliling Karawang, Kamis 30 Maret 2023, di Rengasdengklok Hingga Pukul 15.00 WIB

"Tentu saja kita harapkan nanti dalam proses pembuktian atau sidang lanjutan majelis hakim memiliki perspektif korban yang baik, serta majelis hakim bisa menengahi perkara secara independen dan imparsial," sambungnya.

Dengan adanya sidang tersebut, lanjut Putu Elvina, diharapkan para korban GGAPA terutama anak-anak mendapatkan keadilan terhadap proses hukum dari kejadian yang menimpa mereka.

"Komnas HAM akan terus mengawal proses hukumnya, kita tentu mendorong pendamping atau penasehat hukum untuk memastikan pendampingan mereka secara baik," lanjutnya.

Putu Elvina mengungkapkan bahwa yang paling penting saat ini adalah persiapan korban karena prosesnya akan panjang.

Seperti diketahui keluarga korban saat ini dalam kondisi yang menurun.

Baca juga: Jadwal Imsakiyah untuk Wilayah Kabupaten Karawang, Kamis 30 Maret 2023, 8 Ramadan 1444 Hijriah

Baca juga: Jadwal Imsakiyah untuk Wilayah Kabupaten Bekasi, Kamis 30 Maret 2023, 8 Ramadan 1444 Hijriah

Baca juga: Jadwal Imsakiyah untuk Wilayah Kota Bekasi, Kamis 30 Maret 2023, 8 Ramadan 1444 Hijriah

"Dalam arti secara emosional mereka sangat berdampak karena kejadian tersebut. Dikarenakan kehilangan  anak mereka," jelasnya.

"Beberapa orangtua korban harus menunggu anaknya selama dirawat dan lain sebagainya di-PHK dari pekerjaannya," sambungnya.

Maka, kata Putu Elvina, perlu ada jaminan sosial untuk keluarga tersebut pada saat kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan.

"Sebab jaminan sosial yang menjadi hak dari keluarga itu harus segera ditunaikan oleh negara jadi kira-kira itu yang kemudian menjadi poin-poin penting dari proses gangguan ginjal tersebut," tutupnya.

Sebagai informasi, kasus gagal ginjal akut pertama kali dilaporkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.