Pembelaan Teddy Minahasa Dianggap Keliru dan Berlebihan, Ini Sederet Alasan Jaksa Tolak Pledoinya

TRIBUNBEKASI.COM --- Pembelaan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa pada sidang yang digelar Kamis (14/4/2023) lalu, ditentang pihak jaksa penuntut umum.

Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (18/4/2023), jaksa penuntut umum meminta agar Majelis Hakim menolak nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan Teddy Minahasa.

Jaksa menilai, dalil pledoi yang dibacakan tim penasihat hukum Teddy Minahasa tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak terbukti. 

Hal tersebut disampaikan JPU dalam replik yang dibacakannya hari ini, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (18/4/2023). 

BERITA VIDEO : BREAKING NEWS: TAK ADA HAL YANG MERINGANKAN, TEDDY MINAHASA DITUNTUT HUKUMAN MATI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

"Maka kami penuntut umum memohon kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pleidoinya," ujar Jaksa.

"Dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana telah kami dakwakan dan buktikan dalam persidangan perkara a quo," imbuh dia.

Pertimbangan itulah yang kemudian menjadi dasar kuat JPU meminta agar Majelis Hakim dalam putusannya tetap berkeyakinan pada surat tuntutan yang telah disusun Jaksa.

Baca juga: Dalam Pledoinya Teddy Minahasa Sebut Dua Hal yang Membuat Yakin ada Konspirasi dan Rekayasa

Pasalnya menurut Jaksa, hal itu dapat digunakan Majelis Hakim sebagai dasar yang kuat untuk menyatakan terdakwa Teddy Minahasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. 

"Penuntut umum menyatakan tanggapan penasihat hukum dalam pleidoinya telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023," jelas Jaksa. 

Pihaknya juga menilai, tuntutan hukuman mati terhadap Teddy sudah tepat mengingat ia sudah terlibat dalam lingkaran peredaran sabu.

BERITA VIDEO : BEGINI EKSPRESI KECEWA TEDDY MINAHASA KEPADA LINDA PUJIASTUTI

"Penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana diktum (amar) tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023," tutur jaksa. 

Untuk informasi, mantan Kapolda Sumatera Barat itu terjerat kasus peredaran gelap narkoba bersama anak buahnya eks Kapolres Bukittinggi Dody Prawiranegara.

Namun selain Dody, turut terjerat dalam kasus tersebut, Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, dan Muhamad Nasir.

Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terlalu berlebihan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan sederet alasan mengapa pledoi atau nota pembelaan eks Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa ditolak.

Menurut Jaksa, pembelaan yang diajukan Teddy terlalu keliru, ceroboh, dan berlebihan.

Di mana, pihak Teddy selalu menyebut bahwa dakwaan terhadapnya batal demi hukum. Selain itu, surat tuntutan tidak dapat diterima karena barang bukti yang ditelisik penyidik tidak sah.

Dalam hal itu, Jaksa menilai jika kuasa hukum Teddy Minahasa tak memahami ketentuan Pasal 143 KUHAP.

Akibatnya, kata Jaksa, pihak Teddy tidak bisa menentukan kapan suatu surat dakwaan bisa dinyatakan batal demi hukum.

"Sungguh sangat ceroboh dan keliru penasihat hukum/terdakwa dalam pembelaannya menyatakan surat dakwaan batal demi hukum," ujar salah satu JPU saat membacakan replik atas pledoi Teddy, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (18/4/2023).

Jaksa menilai, seluruh tindakan formil dan materil dalam kasus peredaran sabu Teddy Minahasa sudah terpenuhi. Sehingga, dakwaannya menjadi sah.

Sementara pada pasal yang diperdebatkan tersebut, kata Jaksa, surat dakwaan hanya dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP dan syarat materil sesuai Pasal 143 ayat 2 huruf b.

"Semua dalil penasihat hukum terdakwa terkait surat dakwaan batal demi hukum, karena cara perolehan bukti yang tidak sah jelas hanyalah asumsi yang dipaksakan belaka yang penuh kekeliruan dan sungguh mengada-ngada," ucap Jaksa.

"Di mana penasihat hukum terdakwa berupaya dengan segala asumsinya mengabaikan dan mengaburkan fakta adanya alat bukti keterangan ahli digital forensik yang keterangannya sudah dituangkan oleh penyidik dalam bentuk BAP ahli sebagaimana ketentuan dalam KUHAP," lanjutnya.

Lebih lanjut, Jaksa juga menilai bahwa penasihat hukum Teddy tidak melihat perkara secara menyeluruh dari segi pembuktian alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

Pasalnya, dalam pledoi yang disebutkan Teddy, hanya merujuk pada satu saksi yakni AKBP Dody Prawiranegara.

Padahal, kata Jaksa, keterangan saksi dalam peristiwa ini bukan hanya berasal dari Dody, tetapi ada juga dari Syamsul Ma'arif dan Arif Hadi Prabowo.

"Uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk mengugurkan surat tuntutan tim penuntut umum," tegas Jaksa.

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Kamis 30 Maret 2023," tandasnya.

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Nuriyatul Hikmah/m40)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News