Proposal Prabowo Subianto Ditolak Pemerintah Ukraina, Pembentukan Image Menjelang Pemilu 2024?

TRIBUNBEKASI.COM - Pemerintah Ukraina dilaporkan menolak mentah-mentah proposal perdamaian dengan Rusia.

Dimana proposal itu dari Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam IISS Shangri-La Dialogue di Singapura.

Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov menilai proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo Subianto merugikan negaranya.

"Kedengarannya [proposal ini] seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami [dengan] rencana aneh ini," kata Rezkinov dilansir media Ukraina, Ukrinform.

Peneliti Studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Radityo Dharmaputra menilai sikap Ukraina ukraina menolak proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo merupakan hal yang wajar.

Sebab, dia menyebut proposal itu tidak masuk akal.

"Mengapa proposal Pak Prabowo langsung ditolak oleh Ukraina dan negara-negara Barat? Karena tidak masuk akal, tidak sesuai kondisi saat ini di lapangan, tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan politik kawasan Eropa Timur, serta tidak sesuai prinsip Indonesia sendiri," kata Radityo dikutip dari akun Twitter-nya @RadityoDharmaP.

Radityo membeberkan ada lima usulan yang ditawarkan Prabowo, yakni gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 kilometer dari posisi serangan masing-masing pihak, dan pembuatan DMZ di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina.

Kemudian, Prabowo Subianto juga mengusulkan pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB.

Terakhir, referendum di wilayah sengketa.

Terkait gencatan senjata, Radityo mengatakan hanya sekadar usulan.

Sebab, tidak ada yang menjamin bahwa Rusia tidak akan tetap menyerang.

"Sejak awal perang, sudah ada banyak upaya ‘gencatan senjata’, terutama oleh Turki. Tercatat sejak 28 Februari 2022 sudah ada belasan kali upaya tersebut. Hasil: nihil!" ujarnya.

Kemudian terkait penarikan mundur pasukan sejauh 15 km dan pembentukan zona demiliterisasi (DMZ). Radityo menyebut sudah terlambat.

Sebab, saat ini Ukraina berada di atas angin.