Maksimalkan Garap Suara Pemilih Milenial, PKN Bidik Suara Golput: Pilih Kami Daripada Tidak Memilih

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menanggapi soal adanya pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal penundaan Pilkada 2024.

Anas mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari pihak Penyelenggara Pemilu. 

"Begini, Pilkada jadwal Pemilu, termasuk Pilkada itu kan kewenangan KPU ya. Kewenangannya ada pada KPU, tetapi para pihak stakeholder penyelenggara Pemilu tentu boleh punya pikiran, punya gagasan, punya usulan, kan gitu,"kata Anas usai hadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023) malam. 

Menurut Anas, jika lebih baik saat ini, untuk lebih fokus terhadap Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden (Pilpres). 

"Menurut saya, sekarang ini, fokusnya pada persiapan Pileg dan Pilpres dulu. Fokus dulu disitu, Pilkada kan baru nanti," tutur Anas. 

"Jadi tentu Bawaslu punya pertimbangan, tetapi lebih baik menurut saya sekarang fokusnya baik KPU, Bawaslu, maupun partai-partai adalah untuk persiapan Pileg dan Pilpres biar tahapan yang penting ini bisa berlangsung dengan baik," pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyatakan, bahwa belum mengetahui usulan dari pihak Bawaslu perihal usulan penundaan Pilkada 2024.

Hasyim menjelaskan, jika KPU ingin Pilkada justru dilakukan secepatnya.

"Aku belum tau dasarnya dia apa, kalau kita pengennya lebih cepat lebih baik, coblos itu di September," kata Hasyim, Kamis (13/7/2023).

Menurut Hasyim, Pilkada sebaiknya digelar lebih cepat, dan ia pun mengaku belum mendengar langsung usulan Bawaslu itu. 

"Aku nggak tau dia ngomong apa ya. Aku belum tau dasarnya apa dia (belum dengar usulannya). Kalau kita kan lebih baik maju," tutur Hasyim.

Diketahui, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja membeberkan potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Adapun potensi permasalahan pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara peserta pemilu (pemilihan) dan pemilih.

Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu.

Bagja mengungkapkan, beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.