Meski Sudah Lewati Batas Waktu, RIbuan Massa Buruh Masih Gelar Unjuk Rasa

TRIBUNBEKASI.COM — Meski waktu sudah menunjukan pukul 18.00 WIB, ribuan massa buruh masih terus menggelar aksi unjuk rasa di area Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Merespon hal ini Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan massa buruh.

"Saat ini tim kami, tim negosiasi baik dari jajaran intel terus berkomunikasi dengan Korlap ya," kata Kombes Komarudin di lokasi, Kamis (10/8/2023).

Menurut Kombes Komarudin upaya komunikasi itu dilakukan agar massa buruh tetap menaati aturan yang berlaku di Undang-Undang tentang batas waktu penyampaian pendapat.

"Agar mereka bisa sesuai dengan batas waktu sebagaimana UU aturan dalam penyampaian pendapat di muka umum," jelasnya.

BERITA VIDEO: BURUH LAKUKAN AKSI UNJUKRASA TERPUSAT DI GEDUNG DPR RI, TERDAPAT TIGA TUNTUTAN

Ancam Bertahan Sampai Malam

Dalam aksi unjukrasa hari ini, sejumlah massa mulai melakukan pembakaran terhadap spanduk-spanduk yang mereka bawa untuk atribut demo.

Bahkan, salah satu orator mengancam akan bermalam di kawasan ini hingga pemerintah mencabut UU Omnibuslaw Cipta Kerja dan UU Kesehatan.

"Ingat kawan-kawan, kita sudah berjuang sejak lama. Ini kita akan bermalam hari ini. Jadikan tanggal 10 Agustus menjadi momentum," ucap orator.

Baca juga: Kasus Pembunuhan Sadis, Istri Tewas Mengenaskan, Suami dan Anak Laki-Laki Alami Luka Bacok Serius

Baca juga: Orasi saat Demo Buruh, Mantan Menkeu Rizal Ramli Sebut Jokowi Tampang Merakyat tapi Hati Oligarki

Untuk informasi, massa buruh dan masyarakat rencananya akan menggelar aksi demo di sekitaran Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Mereka tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).

Adapun ada sejumlah tuntutan yang dibawakan salah satunya adalah soal pencabutan UU Cipta Kerja.

Polisi sendiri menyiapkan pengamanan untuk mengawal jalannya aksi demo yang digelar sejumlah elemen buruh dan aliansi masyarakat pada Kamis (10/8/2023) hari ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut ada 6.612 personel gabungan yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan.

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Honda Precision Parts Manufacturing Butuh Staf Teknik Metalurgi

Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: PT Indonesia Epson Industry Tawarkan Posisi Product Designer

"Tentunya perkuatan dalam rangka melayani dan juga mengawal yaitu sejumlah 6.612 personel," kata Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keteranganya, Kamis (10/8/2023).

Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ribuan personel gabungan yang diturunkan itu terdiri dari anggota Polri, TNI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dalam hal ini, dia mengimbau kepada elemen buruh yang melakukan aksi untuk tetap mematuhi tata tertib serta perundang-undangan yang berlaku. 

Sementara itu, bagi masyarakat diimbau menghindari ruas Jalan Gatot Subroto khususnya lagi di depan Gedung DPR/MPR dan area sekitar Monas.

"Rekayasa arus lalin tentunya nanti secara normatif kita lihat situasional," ungkapnya. 

Baca juga: Raih Hasil Imbang, Thomas Doll Akui Persija Dibuat Kewalahan Hadapi Borneo FC

Baca juga: Promo Kuliner Kamis, Refill Nasi dan Minum Free Sepuasnya Saat Bersantap di Wingstop

Orasi Rizal Ramli

Diberitakan sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli tampak turun beserta para buruh dalam aksi unjuk rasa menuntut pencabutan UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Dalam orasinya, Rizal Ramli mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) punya tampang yang merakyat, namun tidak dengan isi hatinya. 

Bahkan Rizal Ramli membandingkan Presiden Jokowi dengan para presiden RI periode sebelumnya yang menurutnya pro kepada rakyat.

"Di hati Pak Harto ada rakyat Indonesia. Jokowi di hatinya tidak ada rakyat, tampangnya doang yang merakyat. Di hatinya hanya ada oligarki. Presiden Gus Dur hatinya ada untuk rakyat," kata Rizal Ramli dalam orasi di hadapan ribuan buruh. 

Lebih lanjut, Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam pemerintahannya saat ini justru memperluas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan membangun politik dinasti. 

Hal itu, tegasnya, membuat Presiden Jokowi banyak melakukan pelanggaran konstitusional. 

"Jokowi juga memperluas KKN dan membangun politik dinasti. Bayangkan itu anaknya jadi wali kota, bupati, mantunya kayanya luar biasa, investasi 100 miliar dari hasil sogokan," tuturnya. 

"Jokowi membangun politik dinasti keluarga secara vulgar tanpa malu-malu. Pelanggaran konstitusional Jokowi sangat banyak, mencabut sektor negara, kondisi ekonomi rakyat hancur," tambah Rizal Ramli. 

Baca juga: Aksi Buruh Diperkirakan 400 Ribu Orang, Korlap FNPBI: Kawan Kami Dihadang Polisi Agar Tak Ikut Demo

Baca juga: Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Gelar Demo, Jalan MH Thamrin Ditutup

Menurut Rizal Ramli, di masa pemerintahan Presiden Jokowi, praktik KKN dan korupsi sangat masif.

Apa yang dilakukan Jokowi itu, kata Rizal Ramli merupakan pelanggaran konstitusional, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Indonesia, meningkat kesejahteraan rakyat, kecuali turunkan Jokowi.

Sebagai informasi, demo hari ini merupakan bagian aksi long march buruh dan tenaga kesehatan dari Bandung menuju Istana Presiden Jakarta menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja. 

Aksi jalan kaki buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini sudah dimulai dari Bandung sejak Kamis (3/8/2023) dan berakhir di Jakarta pada Kamis (10/8/2023), bersamaan dengan aksi demo buruh besar-besaran di Istana Negara. 

BERITA VIDEO: SEMBILAN POINT RUGIKAN PEKERJA, PARTAI BURUH BAKAL TERUS BERGERAK TOLAK UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Dihalau Polisi

Ribuan massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023) sekira pukul 14.30 WIB.

Perwakilan dari Forum Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNBI), Supriyadi mengatakan bahwa ada sekira 400 ribu buruh yang rencananya datang ke Jakarta dari berbagai daerah dalam aksi demontrasi kali ini

Namun, sejumlah bus yang mengangkut massa aksi sudah ada yang dihalau oleh aparat kepolisian agar tidak bisa datang ke Jakarta.

"Tadi kawan-kawan kami dari Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok dan daerah lainnya dihadang atau diblokade untuk kembali ke asalnya," kata Supriyadi di lokasi, Kamis (10/8/2023).

Dia menegaskan bahwa tuntutan aksi massa hari ini meminta Presiden Joko Widodo segera mencabut Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja dan UU Kesehatan.

Baca juga: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Miss Universe Indonesia Bikin Heboh, Kini Jadi Sorotan Media Asing

Baca juga: Sudin Binamarga Perbaiki Kabel Optik Jerat Leher Pengendara, Tapi Tak Ada Provider Mau Ngaku

Pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat di Indonesia khususnya kaum buruh.

"Di sini banyak buruh yang datang dari berbagai daerah," tegasnya.

Supriyadi menegaskan, bakal menggelar unjuk rasa kembali ketika tuntutannya tidak dikabulkan oleh pemerintah.

Bahkan, ia bakal berkoordinasi dengan perwakilan buruh di seluruh Indonesia untuk turun ke Jakarta.

"Jadi kemarin sudah dilakukan yudisial review sampai ke tahap saksi ahli, nanti akan ada pemeriksaan saksi ahli dari pemerintah," terangnya.

Sebelumnya, ribuan massa dari berbagai elemen buruh menggelar unjuk rasa di depan Patung Kuda, Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Bahkan, ada sekelompok emak-emak yang datang dari Bandung, Jawa Barat untuk bergabung dengan elemen burug.

Mereka berangkat dari Bandung ke Jakarta sekira pukul 06.00 WIB dan tiba sekira pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Viral Bupati Banyumas Tanya Capres di Unsoed, Mahasiswa Jawab Anies Baswedan, Ini Kecurigaan Bawaslu

Baca juga: Pasca Cerai dengan Okin, Selebgram Rachel Vennya Belum Yakin Menikah Lagi dengan Salim Nauderer

Para emak-emak itu mengaku datang ke Jakarta karena ingin membantu kaum buruh dalam menyuarakan aspirasinya ke Presiden Joko Widodo.

"Sekarang bahan pokok apa-apa mahal, semuanya sudah serba mahal," kata emak-emak tersebut di Patung Kuda, Kamis (10/8/2023).

Cabut UU Cipta Kerja

Sebelumnya diberitakan bahwa demi menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, ribuan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Pantauan di lokasi, ribuan buruh terlihat memadati ruas Jalan M.H Thamrin tepatnya mulai dari depan Gedung Bawaslu hingga depan Gedung Kementerian Agama RI.

Akibatnya, sejumlah pengguna jalan yang terlanjur melintas di ruas jalan tersebut pun terjebak dan terpaksa mengambil jalur lain untuk melanjutkan perjalanan.

Baca juga: Pakar Hukum Sebut Hukuman Ferdy Sambo Bisa Jadi 20 Tahun setelah Lolos Hukuman Mati, Ini Alasannya

Baca juga: Leher Pengendara Motor Terjerat Kabel Optik di Slipi, Sopir Truk: Sudah Menjuntai Saat Melintas 

Menyikapi hal itu, petugas kepolisian mengalihkan arus lalu lintas ke Jalan Wahid Hasyim mengarah ke Kebon Sirih guna mengurai kepadatan di jalan tersebut.

Hingga sekitar pukul 15.05 WIB ruas Jalan MH Thamrin yang mengarah ke Bundaran Patu Kuda, Monas pun kini dilakukan penutupan sementara.

Terkait unjuk rasa hari ini para buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).

Minta Sri Mulyani Dipecat

Mobil-mobil komando mulai datangi kawasan Thamrin dan Patung Kuda menyusul ratusan massa aksi yang menolak Undang Undang Cipta Kerja. 

Tampak tiga mobil komando dipenuhi dengan pengeras suara dan atribut dari ragam bendera konfederasi serikat buruh.

Baca juga: Aktingnya Dipuji Indro Warkop, Clara Bernadeth Merasa Tersanjung

Baca juga: Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Melorot Lagi Kamis Ini jadi Rp 1.064.000 Per Gram, Ini Detailnya

Tak hanya bendera, mobil komando juga dihiasi dengan ragam baliho yang berisi banyak tuntutan.

Bahkan salah satu mobil komando terpampang poster dengan wajah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Poster itu bertuliskan permintaan mereka agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dipecat.

Sebagai informasi, sebelum mobil komando datang ratusan buruh memblokade jalan di kawasan Patung Kuda dan Thamrin. 

Aksi blokade ini dikarenakan massa aksi yang hendak menuju kawasan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) ditutup jalannya oleh pihak kepolisian. 

Baca juga: Ponpes Attaqwa Putra Gelar Workshop Kecerdasan Hati untuk Para Dewan Guru Pesantren

Baca juga: Promo Kuliner Kamis, Refill Nasi dan Minum Free Sepuasnya Saat Bersantap di Wingstop

"Mau ke arah MK, cuman pasti diblokade di patung kuda," kata Ahmad Taufik, massa dari Federasi Serikat Pekerja Jakarta Raya Kasbi, Kamis (10/8/2023). 

"Tapi aksinya bakal disatukan di sini, sepanjang jalan Sudirman Thamrin," sambungnya.

Koordinator Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) sekaligus Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat mengeluhkan penutup akses oleh pihak kepolisian ini. 

"Massa enggak boleh masuk, gila enggak? Bayangin mereka masuk sini, penuh semua kan," tuturnya. 

Aks hari ini bagian aksi long march buruh dan tenaga kesehatan dari Bandung menuju Istana Presiden Jakarta menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja. 

Baca juga: Raih Hasil Imbang, Thomas Doll Akui Persija Dibuat Kewalahan Hadapi Borneo FC

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Honda Precision Parts Manufacturing Butuh Staf Teknik Metalurgi

Aksi jalan kaki buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini sudah dimulai dari Bandung sejak Kamis (3/8/2023) dan berakhir di Jakarta pada Kamis (10/8/2023), bersamaan dengan aksi demo buruh besar besaran di Istana Negara. (Wartakotalive.com/Miftahul Munir; Tribunnews.com/Fahmi Ramadhan/Mario Christian Sumampow)

Adapun isi tuntutan para buruh dalam demo kali ini sebagai berikut:

1.Cabut Omnibuslaw Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta PP Turunannya,

2.Cabut Seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi (UU Minerba, KUHP, UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, UU IKN, UU Pertanian, RUU Sisdiknas dan Revisi UU ITE),

3.Cabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubaha Ekonomi Global,

4.Tolak Bank Tanah, Hentikan Liberalisasi Agraria dan Perampasan Tanah,

5. Hentikan Pembungkaman ruang Demokrasi di Lingkungan Akademik,

6. Hentikan represifitas dan Kriminalisasi terhadap Gerakan Rakyat di Semua Sektor masyarakat.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News