Debat Cawapres, Cak Imin Kritik Ketimpangan Kepemilikan Lahan dan Program Food Estate

TRIBUNBEKASI.COM — Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkap ketimpangan kepemilihan lahan dalam debat calon wakil presiden (debat cawapres). 

Debat Keempat Pilpres itu digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Minggu malam, 21 Januarai 2024.  

Pada sesi pertama penyampaian visi misi dan program kerja, Cak Imin menyebut jumlah petani gurem di Indonesia mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. 

Mengutip data sensus BPS, Cak Imin mengungkapkan bahwa petani gurem berjumlah hampir 3 juta orang dalam 10 tahun terakhir.

"Hasil sensus pertanian di BPS bahwa 10 terakhir ini, telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem berjumlah hampir 3 juta. Artinya 16 juta petani hanya memiliki tanah setengah hektare," kata Cak Imin.

Baca juga: Tegaskan Petani adalah Ujung Tombak, Begini Cara Prabowo-Gibran Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Baca juga: Puan Sebut Mahfud MD Telah Siapkan Materi Debat Malam Ini, Ganjar Yakin Pendampingnya Tampil Prima

Petani gurem merupakan golongan petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Di sisi lain, Cak Imin mengatakan bahwa ada seseorang yang menguasai lahan 500 ribu hektare.

"Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ujar Ketua Umum DPP PKB itu.

Seperti diketahui, sosok yang menguasai lahan 500 ribu hektare itu adalah capres nomor 02 Prabowo Subianto.

Food Estate

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga mengkritik program lumbung pangan nasional atau food estate yang dijalankan pemerintahan era Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Gibran Siap Debat Cawapres Hari Ini, TKN Pastikan Bakal Ada Kejutan

Baca juga: Sambut Dukungan Ojol, Prabowo Gibran Akan Berikan Kepastian Hukum Profesi Ojek Online

Menurutnya, food estate mengabaikan nasib petani dan masyarakat adat yang ada di Indonesia.

"Di sisi lain, kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasioal melaui food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita," ujar Ketua Umum DPP PKB itu.

Ada pun, leading sector untuk program tersebut ada di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Cak Imin juga menyebut program food estate justru merusak ekosistem lingkungan.

"Menghasilkan konflik argaria dan merusak lingkungan kita dan ini harus dihentikan," tandas Cak Imin.(Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News