Pemilu 2024

Timnas AMIN Ungkap Algoritma Sistem Sirekap KPU Disetting Untuk Pemenangan Paslon Tertentu

Logaritma sistem Sirekap itu sudah diatur untuk pemenangan paslon tertentu, sehingga jika ada revisi di satu TPS, akan mengubah TPS yang lain. 

|
Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto memberikan paparan saat konferensi pers tentang website KPU (Sirekap) bertajuk 'Sebuah Perjalanan Kawal Suara dan Telusur Etika' di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari 2024. 

TRIBUNBEKASI.COM — Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) meyakini adanya rekayasa pada perhitungan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers tentang website KPU (Sirekap) bertajuk 'Sebuah Perjalanan Kawal Suara dan Telusur Etika' di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari 2024.

Bambang Widjojanto pun menegaskan bahwa pihaknya tak gentar untuk membongkar kecurangan dalam proses Pilpres 2024. 

Bambang juga menyatakan bahwa kecurangan yang terjadi pada Sirekap KPU tersebut tak melulu soal salah menginput data. 

"Ini betul-betul bukan sekedar salah menulis, karena mestinya IT atau artificial intelligence yang ada dalam sistem IT KPU itu bisa membaca. Ini kalau sistemnya memang tidak dibangun dengan rekayasa tertentu, sulit itu," jelas Bambang Widjojanto.

BERITA VIDEO: TIMNAS AMIN BUKA OPSI KERJA SAMA GUGAT KECURANGAN PILPRES BERSAMA TPN GANJAR-MAHFUD 

Bambang Widjojanto menambahkan, Timnas AMIN memiliki tim IT forensik yang menyelidiki hal itu.

Tim IT forensik tersebut melakukan beberapa model dan metode forensik untuk mendalami sistem Sirekap KPU. 

Bambang Widjojanto menjelaskan, berdasarkan analisa kajian forensik terhadap server KPU, pihaknya menduga ada algoritma sistem yang sudah diatur untuk pemenangan paslon tertentu, sehingga jika ada revisi di satu TPS, itu akan mengubah TPS yang lain. 

"Jadi ada yang sudah di-setting, algoritma sistem di-setting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50 persen. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu," terang mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Baca juga: Ini Beragam Kelebihan Menggunakan Handheld Gaming Ketika Bermain Game di HP

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Iwatani Industrial Gas Indonesia Butuh Segera Operator Produksi

Sembilan bentuk kecurangan

Sebelumnya pada Kamis kemarin, 15 Februari 2024, Tim Hukum Nasional (THN) AMIN baru merilis tentang sembilan bentuk kecurangan dalam Pilpres 2024. 

"Tidak ada satu pihak pun yang dapat mengklaim kemenangan, jika kita ketemukan fakta-fakta begitu banyaknya bukti kecurangan," kata Ketua THN Timnas AMIN Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024). 

Ari menjelaskan, pihaknya pada satu hari sebelum pencoblosan telah menerima berbagai laporan kecurangan yang tersebar di 34 provinsi. Ia mengatakan, THN AMIN telah mengelompokkan jenis-jenis kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. 

Pertama, kecurangan berupa penggelembungan suara melalui sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masif. Ini telah dilakukan melalui verifikasi ribuan formulir C1 oleh THN dan riset oleh Timnas AMIN.

Kedua, kecurangan dalam bentuk surat suara yang sudah tercoblos. Coblosan itu tepatnya untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketiga, kecurangan berupa pengerahan aparat melalui asosiasi kepala desa.

Baca juga: Kesal Didesak Terus untuk Menikahi, Pria di Bekasi Habisi Nyawa Pacar Sendiri

Baca juga: Presiden Jokowi Cek Stok Beras dan Berikan Bantuan Beras ke Warga Bekasi

Ari menyebut hal itu telah diomongkan sejak lama bahwa ada modus tersebut yang benar-benar terjadi bahwa para kades memberikan pengarahan langsung ke TPS dan ikut serta untuk kemenangan paslon tertentu. 

Keempat yakni adanya pengerahan kalangan lanjut usia (lansia) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kelima, kecurangan berupa surat suara yang lebih sedikit dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Kemudian, keenam yakni kecurangan berupa penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Ketujuh, kecurangan berupa upaya memanipulasi data DPT. 

Kedelapan, upaya menghalangi saksi di TPS. Adapun bentuk kecurangan kesembilan atau terakhir yang ditemukan THN AMIN yakni praktik politik uang (money politic).  

Baca juga: ART Diduga Disekap hingga Kurus Kering, Ketua RT Beri Kesaksian Soal Majikan Pemilik Rumah

Baca juga: Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Jumat Ini Naik Lagi Rp 3.000 Per Gram, Begini Detailnya

Penggelembungan suara

Sebelumnya diberitakan bahwa warganet membagikan cuitan yang menunjukkan kekeliruan data aplikasi Sirekap  KPU dengan data hasil pencoblosan sesungguhnya di TPS 026 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat.

Kontan saja, cuitan warganet tersebut segera viral di media sosial X.

Narasi yang diunggah warganet tersebut menyebutkan bahwa perbedaan data tersebut terjadi pada  perolehan suara pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 saja. 

Sementara paslon nomor urut 01 dan 03, data asli dan data di aplikasi Sirekap sudah sesuai dengan hasil pencoblosan sesungguhnya di TPS 026 Joglo.

"Data untuk paslon 02, Prabowo-Gibran, menurut formulir C1 adalah 80 suara, tetapi yang tercatat dalam data kalian adalah 720 suara," tulis akun @Yiyihuyyy dikutip Kamis, 15 Februari 2024.

Baca juga: Polisi Masih Gali Motif Pembunuhan Wanita Muda oleh Pacarnya di Bekasi

Baca juga: Cek Emas Batangan Antam di Bekasi Kamis Ini Naik Tipis Jadi Rp 1.115.000 Per Gram, Simak Rinciannya

"Menurut catatan, jumlah pengguna hak pilih saja hanya 200 orang. Lalu jumlah seluruh suara sah hanya 197 suara. Kok bisa ada paslon yang dapat suara sebesar 720, yang melebihi dari jumlah suara sah," imbuh unggahan tersebut sembari menandai akun @KPU_ID.

Unggahan warganet tersebut menjelaskan bahwa data sesungguhnya untuk pasangan Prabowo-Gibran adalah 80 suara, sementara Anies-Muhaimin 95 suara, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 22 suara. 

Terkait hal tersebut, Rizka (24) selaku anggota KPPS Joglo yang bertugas di TPS 026 membenarkan adanya kekeliruan data Sirekap KPU tersebut.

Menurut Rizka, ada kesalahan angka pada hasil input di aplikasi Sirekap. 

"Sistem aplikasi Sirekap itu kami cek dahulu sebelum disubmit (unggah)," kata Rizka kepada wartawan, Kamis, 15 Februari 2024.

Baca juga: Sering Kekeringan, Pemkab Bekasi Minta Tambahan Air Baku ke Pemerintah Pusat

Baca juga: Pemesanan Tiket Mudik Lebaran Kereta Api Jarak Jauh Dibuka Mulai Hari Kamis Ini

Awalnya, kata Rizka, tak ada kendala dalam proses penginputan data-data di aplikasi Sirekap.

Mulai dari halaman pertama yang berisikan data jumlah pemilih, maupun halaman ketiga yang berisi jumlah suara sah atau tidak sah.

Akan tetapi, masalah muncul pada halaman kedua Sirekap yag berisikan hasil perhitungan suara paslon capres dan cawapres.

Khusus pada calon nomor urut 02, yakni Prabowo-Gibran, data asli tersebut tidak bisa dilakukan penginputan.

"Halaman pertama sama ketiga itu bisa diinput. Namun ada kendala di halaman kedua, yakni suara paslon nomor urut 02 tidak bisa diinput," ungkap Rizka.

Baca juga: Perolehan Suara Komedian Komeng Unggul Jauh Dibanding yang Lain, Jadi Menuju Senayan?

Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: PT Nippon Steel Chemical and Material Indonesia Butuh Senior Supervisor HRGA

"Angkanya sudah tertera 720, sedangkan Paslon 01 dan 03 diinput sesuai hitungan suara," imbuh dia.

Selain itu, hal serupa juga terjadi pada kolom DPRD tingkat provinsi.

Namun, angka suara di aplikasi Sirekap masih bisa diperbaiki.

"Kalau di kolom DPRD tingkat provinsi masih bisa diperbaiki. Hanya kolom halaman dua calon presiden saja," pungkas dia. 

Sementara itu, Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti menjelaskan bahwa pihak KPU memiliki metode penyelesaiannya sendiri.

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT KCF Indonesia Butuh Segera Operator Produksi Lulusan SMK

Baca juga: Pasangan Prabowo-Gibran Unggul Telak di TPS Tempat Bupati Karawang Nyoblos

Namun terkait metodenya bagaimana, Endang Istianti tidak memaparkannya lebih lanjut.

"Perhitungan KPU berdasarkan C hasil pleno. Jadi rekapitulasi berjenjang setelah TPS adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan," kata Endang Istianti saat dihubungi, Kamis, 15 Februari 2024.

"Se-DKI Jakarta akan membuka pleno rekap malam ini di tempat rekapitulasi masing-masing," imbuh Endang Istianti. (Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti/Nuri Yatul Hikmah)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Sumber: Wartakota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved