Bongkar Kecurangan Pemilu 2024, Tim Hukum AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud Siap Kolaborasi

TRIBUNBEKASI.COM — Demo membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024, Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN AMIN) dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud siap berkolaborasi.

Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir menegaskan bahwa pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pihak paslon 03.

"Kami sudah komunikasi sejak lama. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini, untuk menghasilkan pemilu berintegritas dan jujur," ungkap Ari Yusuf Amir, Rabu, 21 Februari 2024.

Menurut Ari Yusuf Amir, keseriusan THN AMIN dengan TPN Ganjar-Mahfud itu dibuktikan dengan adanya salah seorang advokat dari TPN Ganjar-Mahfud sebagai penghubung antarkedua belah pihak.

"Tiap hari ada informasi, kami sampai ke penghubung, demikian juga informasi dari TPN, turut disampaikan kepada kami," jelas Ari Yusuf Amir.

Baca juga: Terus Merangkak Naik, Emas Batangan Antam di Bekasi Rabu Ini Dibanderol Rp 1.131.000 Per Gram

Baca juga: Ada Cekikan di Leher, Polisi Pastikan Pria yang Tewas di Cilamaya Karawang Korban Pembunuhan

Ari Yusuf Amir menyebut, salah satu kesamaan fakta yang didapatkan Tim Hukum AMIN dan tim hukum TPN Ganjar-Mahfud adalah pengerahan kepala desa untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu.

"Mereka (TPN Ganjar-Mahfud) menemukan fakta yang sama misalnya tentang kepala desa," ucap Ari Yusuf Amir.

Bahkan, kata Ari, TPN Ganjar-Mahfud menemukan fakta adanya intimidasi terhadap kepala desa, salah satunya di Jawa Tengah.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud membentuk tim hukum dengan tujuan untuk memperkarakan pemilu.

Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Syafril Nasution mengatakan, pembentukan tim hukum tersebut dilakukan berdasarkan arahan pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Rabu 21 Februari 2024 Ini

Baca juga: Perpanjangan SIM Kabupaten Bekasi, Rabu 21 Februari 2024, di Dua Lokasi Satpas, Simak Syaratnya

Tanpa terkecuali dari para ketua umum partai politik pengusung paslon Ganjar-Mahfud, yakni dari PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Setelah resmi membentuk tim hukum yang bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud tersebut, ia mengatakan, TPN juga menunjuk dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.

Pengerahan Kepala Desa

Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN Amin) Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya mencurigai banyak kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.

Terlebih terhadap kepala desa (kades) untuk memenangkan paslon tertentu, sehingga hal itu yang membuat suara paslon tertentu naik tinggi.

"Paling banyak itu pengerahan kepala desa. Jadi melonjaknya suara ini betul-betul maksimal (akibat) kepala desa bergerak," jelas Ari Yusuf Amir.

Baca juga: Tersangka Penculik Spesialis Jual Beli Bayi di Bandung dan Karawang Dibekuk Polisi

Baca juga: Tahan Dua Tersangka Penyelewengan Pupuk Subsidi, Kejari Karawang Sita Barang Bukti Rp 4,2 Miliar

Ari Yusuf Amir menyatakan pihaknya menemukan fakta serta data yang menunjukkan adanya pengerahan kepala desa untuk memenangkan salah satu paslon tertentu di Pemilu 2024.

Selain fakta-fakta, THN AMIN juga menemukan sejumlah saksi yang akan bersaksi di persidangan mengenai perkara kecurangan pemilu.

"Kami saat ini berhasil mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Jadi bukan hanya informasi tapi nilai pembuktian. Itulah yang sekarang dikumpulkan oleh kawan-kawan THN untuk kami nanti siapkan untuk diproses di Bawaslu dan di MK," jelas dia.

Ari Yusuf Amir menjelaskan, kades-kades yang ada di berbagai wilayah ditekan hingga diberi imbalan untuk melakukan kecurangan di Pemilu 2024.

Menurutnya, kades-kades bergerak dengan cara menugaskan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Baca juga: Jadwal Layanan SIM Keliling Karawang, Rabu 21 Februari 2024, Berikut Ini Lokasi dan Persyaratannya

Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: PT Toso Industry Indonesia Membutuhkan Operator Assembly

"Jadi kades-kades ini tadinya ada yang ditekan, ada yang diberi imbalan kades-kades ini. Lalu mereka targetnya adalah pemenangan paslon tertentu. Dengan cara apa? dia menggerakkan KPPS-nya, karena KPPS-nya dia yang tunjuk, lalu masyarakat yang ada di desanya," ungkap Ari.

Selain itu, Ari mengklaim banyak pola yang digunakan untuk melancarkan kecurangan di Pemilu 2024 melalui para kades. 

Adapun kasus terbanyak ditemukan di Sampang Jawa Timur dan di Jawa Tengah.

"Banyak sekali pola-polanya. Seperti yang sudah beredar kasus di Sampang, kasus di Jawa Tengah, banyak sekali. Tapi detailnya mohon maaf tidak bisa kami sampaikan," ujar Ari.

Ari menerangkan, aksi kecurangan dijalankan jauh-jauh hari sebelum hari pencoblosan, 14 Februari 2024. Ari berujar, prosesnya berlangsung saat pra-pencoblosan.

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Glico Wings Tawarkan Posisi Helper Produksi untuk Lulusan SLTA

Baca juga: Harga Beras di Pasar Kabupaten Bekasi Tembus Rp 18.000 per Kilogram

"Jauh sebelum proses pencoblosan sudah banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terstruktur, yang berarti melibatkan pimpinan-pimpinan negara, baik itu penyelenggara pemilu maupun APH (aparat penegak hukum), sampai kepala desa," kata Ari.

"Ini fakta-fakta yang ada di lapangan yang kami kumpulkan dan inilah yang akan kami sampaikan di persidangan," imbuhnya.

"Kami dapatkan fakta masifnya itu ketika masa tenang. Masa tenang itu luar biasa operasi, gerilyanya itu luar biasa. Dan kita mempunyai fakta-fakta di lapangan. Jadi kami mohon kawan-kawan bersabar karena fakta-fakta ini tidak bisa kami ungkapkan karena kaitan dengan perlindungan saksi-saksi kami di lapangan," ucapnya. (Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News