Daftar 10 Provinsi Rawan Permasalahan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024, Jabar di Peringkat Atas

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan keharusan pada pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dari berbagai pelaksanaan pilkada, muncul beberapa kasus yang membuktikan adanya pengerahan ASN ke calon tertentu. 

Hal ini membuktikan netralitas ASN belum bisa diwujudkan.

Sebanyak 10 provinsi di Indonesia disebut rawan persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2024.

Penelitian tersebut dilakukan oleh Themis Indonesia dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif.

Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Sumatra Utara menjadi sorotan teratas dalam permasalahan netralitas ASN.

"Kami telah mengumpulkannya ke dalam 10 provinsi potensial di mana terdapat munculnya permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN," kata Peneliti Themis Indonesia, Hemi Lavour Febrinandez, dalam acara launching penelitian peta sebaran potensi kecurangan pengerahan ASN di Pilkada 2024 sekaligus launching website peta kecurangan pilkada, di KeKini Coworking Space, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).

Hemi mengatakan, jumlah ASN di tiap provinsi tak menentukan kemenangan calon pemimpin daerah tersebut. 

Justru, ASN menjadi penting karena merupakan kunci untuk dapat memenangkan pilkada.

"Mungkin kalau kita lihat data ini banyak yang berpikir bahwa, seperti Jawa Barat, ada 35 juta pemilih namun jumlah ASN-nya totalnya cuma 421 ribu orang. Tapi yang perlu diingat adalah ini bukan pertarungan memperebutkan suara saja," kata dia.

"Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa sebenarnya kenapa ASN menjadi penting karena dia merupakan kunci menjadi salah satu faktor kunci untuk dapat memenangkan pilkada. Karena mereka memiliki kewenangan-kewenangan apalagi di daerah ya, mereka memiliki kuasa untuk dapat mempengaruhi pilihan masyarakat," imbuhnya.

Sehingga, lanjut Hemi, ASN mempunyai peran sentral untuk dapat membuat seseorang menjadi menang maupun menjatuhkan lawan politiknya di daerahnya. 

Dia memberi contoh di Jawa Barat dan Sumatra Utara yang menurutnya perlu perhatian.

"Dan bisa kita lihat seperti di Jawa Barat dan Sumatra Utara menjadi salah dua provinsi yang menjadi concern kami untuk dapat diawasi pada pilkada kali ini," ujar Hemi.

"Sedangkan DKI Jakarta karena sudah banyak kawan-kawan masyarakat sipil yang melakukan pengawasan maka kami mencoba untuk melihat atau mengawasi provinsi-provinsi lainnya terlebih dahulu," katanya.