Ini Kata Kadis Perikanan dan Camat Soal Pagar Laut di Tarumajaya Bekasi

Dari akun media sosial TikTok @tera, Ketua Nelayan Muara Tawar Tarumajaya, Samsul, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap dampak pembangunan tersebut.

Menurutnya, pembangunan yang tidak terencana dengan baik telah mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, seperti populasi ikan dan kerang hijau yang menurun drastis.

"Penumpukan lumpur yang terjadi telah merusak ekosistem. Ini bukan lagi soal jeritan, nelayan di sini sedikit lagi mati," kata Samsul dari akun media sosial tersebut.

Baca juga: Sebelum Tewas di Marunda, Rekaman CCTV Tunjukkan Purnawiran Brigjen TNI Kendarai Mobil ke Dermaga

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Honda Prospect Motor Butuh 15 Operator Pengemudi Mobil

Dalam video itu, Samsul menyampaikan itu akses jalan yang semakin sulit dan pendapatan yang terus menurun menjadi keluhan utama nelayan.

Meskipun Samsul merupakan nelayan kerang hijau, ia yakin bahwa nelayan tangkap di wilayah tersebut mengalami penurunan hasil tangkapan yang signifikan akibat perubahan ekosistem.

Samsul juga menyoroti kurangnya transparansi dalam sosialisasi proyek pembangunan di pesisir. Dia mengungkapkan bahwa dari tiga kali sosialisasi yang diikutinya, hanya dua kali dilakukan secara resmi, itupun tanpa informasi mengenai reklamasi atau restorasi lahan.

"Dalam sosialisasi hanya dibahas pembenahan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Jembatan Cinta, tapi realisasinya malah membuat nelayan semakin terpinggirkan," jelasnya.

Samsul meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan nasib Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan.

"Sebelum TPI dibangun, seharusnya SDM nelayan dipersiapkan agar bisa menerima perubahan. Namun yang terjadi sekarang, TPI dibangun, tapi nelayannya seolah dihilangkan," ucapnya dalam video tersebut.

Baca juga: Bongkar 11 Kasus Peredaran Narkoba, BNN Ungkap Keterlibatan Warga Binaan dan Petugas Rutan

Baca juga: Usup Supriatna Resmi Gantikan Soleman sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

Kata Samsul, para nelayan berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka meminta perhatian serius terhadap kelestarian ekosistem laut dan pelibatan aktif nelayan dalam setiap tahap pembangunan.

Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi daerah pemilihan (dapi) V meliputi Kecamatan Babelan, Muaragembong dan Tarumajaya itu menyampaikan bahwa pagar laut di Bekasi berbeda dengan di Tanggerang.

"Beda Bekasi mah legal itu buat pelabuhan PPI (pangkal pendaratan ikan) resmi itu mah beda kayak di Tanggerang bukan misterius," kata Marjaya saat dihubungi.

Dia menyampaikan, pembangunan kawasan PPI Paljaya itu merupakan kegiatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat.

DKP Jawa Barat menggandeng pihak ketiga melakukan upaya pengembangan.

"Tapi lengkapnya tanya dinas kelautan Provinsi ya, karena itu programnya," singkatnya.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.