Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis, Mendagri Ungkap Daerah Ikut Patungan Dana Rp 5 Triliun

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Anggaran dana program makan bergizi gratis ternyata bukan berasal dari pusat saja (APBN 2025).

Pemerintah daerah (Pemda dan Pemprov) di seluruh Indonesia juga turut menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini sudah ada Rp 2,3 triliun yang terkumpul dari APBD untuk program makan bergizi gratis. 

Tito mengatakan, Kemendagri menargetkan kurang lebih tercapai Rp 5 triliun, terdiri dari Rp 2,3 triliun APBD kabupaten, dan Rp 2,5 triliun dari APBD provinsi.

BERITA VIDEO : KERAS! ISTANA TOLAK USULAN KETUA DPD SOAL DANA ZAKAT UNTUK MAKAN BERGIZI GRATIS

Kemudian ia menyebut, seluruh Pemda antusias mendukung program MBG, sebab bisa berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di daerah karena hasil peternak dan petani ada yang menyerap.

"Saya sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp 2,3 triliun," tuturnya. 

Lanjut Tito, Patungan APBD tersebut akan dimulai September 2025 setelah pelantikan kepala daerah yang akan menyebabkan pergeseran atau perubahan APBD.

Selanjutnya, Tito meminta Pemda membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah mencapai 2.000 unit.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bekasi Butuh Anggaran Rp 1 Triliun Lebih

Jika patungan APBD bisa ditambah menjadi kurang lebih Rp 5 triliun, maka satuan pelayanan itu bisa ditambah menjadi 4.000 unit.

"Targetnya antara 2.000 sampai 4.000 (SPPG) mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp 2,3 triliun kemudian Provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun ini kita perintah, mereka banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat," tandasnya. 

Selanjutnya mantan Kapolri ini juga mengatakan, sejauh ini telah ada 415 kabupaten dan 93 kota yang ingin berpartisipasi dalam program makan bergizi nasional (BGN).

"415 Kabupaten dan 93 kota dan semua provinsi mau berpartisipasi karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka sehat," katanya. 

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, APBD yang disiapkan pada tiap daerah berbeda namun tergantung pada sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Namun kata Tito, bagi daerah yang jumlah PAD-nya kecil maka anggaran akan dicover oleh Badan Gizi Nasional (BGN).