Soal Reshuffle Kabinet, PKB Yakin Prabowo Sudah Kantongi Nama Menteri yang Akan Diganti, Siapa Saja?

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA — Isu Presiden Prabowo Subianto akan mereshuffle kabinet (merombak jajaran menteri) kian berhembus kencang.

Bahkan, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri yang akan dirombak (reshuffle kabinet). 

Namun, kata Jazilul, dirinya belum mengetahui kapan Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet.

"Saya kok melihat pasti sudah ada di kantongnya beliau. Tinggal kapan, momennya mungkin akan ada reshuffle," ujar Jazilul ketika ditemui usai acara diskusi publik bertajuk Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional di DPP PKB Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Baca juga: Kisruh Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg, DPR RI Berencana Panggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia?

"Kalau Presiden sudah mengatakan ada yang dablek, saya yakin ada itu (reshuffle kabinet--red)," imbuhnya.

Jazilul menyampaikan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Dengan begitu, dia menghormati apa pun keputusan Prabowo.

"Itu kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Itu hak prerogatifnya, bisa mengganti para menterinya kapan saja," ucap Jazilul.

Sinyal untuk Bahlil?

Beredar isu adanya potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Raka.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga berpandangan, jika reshuffle kabinet hal tersebut tidak akan terjadi.

Sebagai informasi, saat sambutan di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), Istora Senayan Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam, Prabowo sempat menyampaikan akan menindak tegas jika ada menteri kabinet tidak patuh.

"Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan itu belum menjadi indikasi kuat adanya reshuffle kabinet,"katanya, Kamis (6/2/2025).

"Ada dua kriteria yang dijadikan dasar Prabowo untuk menindak kabinetnya, yaitu tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat. Soal tidak setia, bisa jadi Prabowo sudah mengendus ada menterinya yang loyalitasnya ganda atau mendua. Menteri tersebut punya nahkoda bukan hanya pada Prabowo, tapi ada sosok lain yang menjadi acuannya dalam bekerja dan mengambil kebijakan," ucapnya.

Kemudian Jamiluddin juga berpandangan, Prabowo akan lakukan reshuffle kalau para menterinya ini membuat kebijakan yang tidak pro rakyat.