Anggaran IKN Diblokir, Pengamat: Bukan Program Unggulan, Prabowo Harus Berani Abaikan Ambisi Jokowi 

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpandangan, jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi adalah orang yang paling bertanggungjawab atas tersendatnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, bukan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebab Jamiluddin menilai, terjadinya pemblokiran anggaran pembangunan IKN karena bukan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

"Wajar karena (pembangunan) IKN bukanlah prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, soal IKN tidak termasuk program unggulan Prabowo," ungkapnya, Sabtu (8/2/2025).

"Logis karena Prabowo harus menyiapkan anggaran untuk membiayai program unggulannya. Karena itu, yang bukan program unggulan logis kalau anggarannya dipangkas," ucapnya lagi.

Baca juga: Pj Bupati Bekasi Minta Pejabat OPD Rumuskan Efisiensi Anggaran

Menurutnya, masyarakat tidak akan menuntut jika pembangunan IKN tidak dilanjutkan. 

Justru lanjut Jamiluddin, masyarakat akan menurut program unggulan Prabowo saat kampanye Pilpres 2024 lalu. 

"Jadi, sudah tepat anggaran IKN diblokir. Sebab rakyat tidak akan menuntut bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan," tuturnya. 

"Rakyat hanya menuntut Prabowo sesuai janjinya saat kampanye. Pembangunan IKN tidak termasuk janji Prabowo. Karena itu, Prabowo tak akan merasa bersalah bila tidak melanjutkan pembangunan IKN," sambungnya. 

Kemudian Jamiluddin juga berpandangan, Prabowo diperbolehkan mengabaikan sosok Jokowi soal ambisinya terkait IKN. 

Sebab, IKN bukanlah tanggung jawab Prabowo, melainkan Jokowi kala menjabat sebagai Presiden. 

"IKN mangkrak atau tidak bukan tanggung jawab Prabowo. Rakyat justru akan marah pada Prabowo bila ia membangun IKN tapi janjinya justru tidak diwujudkannya," ungkapnya. 

"Karena itu, Prabowo harus menggunakan anggaran untuk memenuhi janjinya. Janji itu hutang, dan akan terus ditagih rakyat. Untuk itu, Prabowo boleh saja mengabaikan ambisi Joko Widodo terkait IKN. Prabowo tak punya beban moral atau merasa bersalah bila abai terhadap IKN," lanjutnya.

Tak hanya itu, Jamiluddin juga menilai kalau Prabowo harus memilih antara membangun IKN, atau memenuhi janjinya sebagai Presiden. 

"Prabowo harus memilih, membangun IKN atau memenuhi janjinya kepada rakyat. Saya yakin, Prabowo akan memilih mewujudkan janjinya," jelasnya. 

"Jokowi bisa jadi hanya tinggal masa lalu. Termasuk tentunya IKN, yang tak akan jelas rimbahnya," tandas dia.