Polemik Program Makan Bergizi Gratis Ditolak di Papua, Begini Reaksi Kepala BGN

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana angkat bicara soal adanya penolakan oleh para siswa terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Papua.

Dadan menyebut, adanya penolakan program makan bergizi gratis terjadi karena para siswa belum mengetahui manfaat dari program andalan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. 

"Kami kan sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," tuturnya mengenai program makan bergizi gratis di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

"Nanti yang berhak menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya," lanjutnya.

Baca juga: OPM Ancam Bakar Sekolah Penerima Makan Bergizi Gratis, Istana: Mereka Berhadapan dengan TNI-Polri! 

Kemudian Dadan juga memastikan, pihaknya akan melakukan pendekatan secara persuasif agar para siswa dapat menerima program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ungkapnya.

Meski demikian, Dadan berujar pihaknya tak masalah dan tidak akan memaksa jika masih ada kelompok yang menolak program MBG.

"Sementara kalau yang tidak ingin ya kita tidak penuhi dulu, karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasi karena pentingnya untuk generasi mendatang," imbuhnya.

Dilansir dari Tribun-Papua.com, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan di seluruh Indonesia, menjadi pro dan kontra dari para pelajar di Bumi Cenderawasih.

Beberapa waktu lalu, para pelajar melakukan aksi penolakan terhadap program MBG di berbagai daerah.

Menyikapi hal tersebut, dua anggota DPR Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, dan Nancy Raweyai, angkat bicara.

Sony mengatakan, MBG sangatlah baik, karena anggaran yang digunakan untuk program ini diturunkan langsung dari APBN dengan nominal yang cukup besar.

"Jadi kami tidak menolak, tapi menerima program ini," kata Sony kepada Tribun-Papua.com di Nabire, Jumat (28/1/2025).

Kemudian dengan nominal anggaran yang cukup besar, Sony mengusulkan agar pola pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh gereja maupun masjid yang ada di Papua.

"Jadi tidak perlu melalui perusahaan, atau lain sebagainya, agar tidak menimbulkan keraguan dari setiap orang tua murid terhadap program MBG," katanya.