Bupati Bekasi Pastikan Para Penghuni Mendukung Ratusan Bangli di Kampung Gabus Dibongkar

TRIBUNBEKASI.COM, TAMBUN UTARA — Lebih kurang 100 bangunan liar (bangli) di kawasan Kampung Gabus dari Desa Srimukti hingga Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dibongkar pada Jumat (14/3/2025).

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang memastikan tidak ada penghuni bangunan bersikap menolak untuk eksekusi yang dilakukan mulai sekira pukul 10.00 WIB itu.

“Bangunan yang kami tertibkan itu di sini kira-kira 100-an kali ya, Alhamdullilah sudah rapih tidak ada penolakan (Penghuni) malah mendukung, karena ini kan untuk kemaslahatan umat,” kata Ade Kuswara Kunang di lokasi pembongkaran, Jumat (14/3/2025).

Ade Kuswara Kunang menjelaskan setelah pembongkaran rampung akan dilakukan normalisasi aliran sungai, sehingga di sekitar lokasi tersebut tidak lagi mengalami bencana banjir serupa yang pernah terjadi pada Selasa (4/3/2025).

“Nanti akan dlakukan normalisasi hari ini dan nanti juga akan dilebarkan (ukuran kali sepak) dan akan didalami atau dikeruk kedalamannya supaya nanti banyak menampung air juga biar tidak banjir,” jelasnya.

Namun Ade Kuswara Kunang belum dapat memperkirakan proyek tersebut akan rampung.

Baca juga: Cetak Rekor Tertinggi, Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Jumat Ini Naik Lagi Rp 28.000 Per Gram

Baca juga: Hadapi Sidang Dugaan Suap dan Perintangan Penyidikan, Hasto Kristiyanto Bawa 17 Pengacara

“Sekarang sudah mulai penertiban dulu mudah-mudahan secepatnya karena memang kemarin (Selasa 4/3/2025) banjirnya tidak seperti tahun tahun lalu ya artinya jalan-jalan airnya udah tidak ada makanya kami akan melakukan normalisasi,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejumlah bangli di kawasan Kampung Gabus tersebut mulai dibongkar pada Jumat (14/3/2025).

Pantauan jurnalis TribunBekasi.com di lokasi, pembongkaran baru dimulai sekira pukul 10.00 WIB menggunakan alat berat berjenis ekskavator.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Ade Kuswara memimpin pembongkaran bangunan yang berada di sepanjang bibir kali sepak tersebut.  

Bangunan pertama yang menjadi obyek pembongkaran adalah sebuah warung semi permanen yang terletak di depan persis SMPN 2 Tambun Utara atau lebih kurang 300 meter dari pintu tol Gabus.

Dedi dan Ade nampak menyaksikan pembongkaran dari sebuah jembatan yang berjarak sekitar lima meter dari bangunan yang pertama dibongkar.

Baca juga: Pelaku Curanmor di Jakut Berhasil Ditangkap Kurang dari 24 Jam, Usai Viral di Sosial Media

Baca juga: Angkat Isu Pengangguran di PPT Jilid 18, Deddy Mizwar Sebut Refleksi Kehidupan Masyarakat

Pembongkaran bangli melibatkan sejumlah petugas, diantaranya Satpol PP Jawa Barat Kabupaten Bekasi, jajaran Polres Metro Bekasi, Polsek Tambun Selatan hingga Koramil 01/Tambun.

Sebelum pembongkaran dilakukan, para penghuni bangunan yang mayoritas pedagang nampak terlebih dahulu mengeluarkan barang-barang.

Batang-batang yang dikeluarkan nampak diletakan persis di seberang jalan dari bangunan yang mereka tempati.

Sementara situasi arus lalu lintas di jalan Kampung Gabus nampak macet hingga lebih kurang 700 meter akibat aktivitas pembongkaran tersebut. 

Diketahui sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan akan menertibkan bangunan yang berada di lahan aliran sungai Bekasi.

Hal itu diharap dapat menjadi solusi satu contohnya mengatasi banjir, terkhusus untuk wilayah sekitar Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Jadwal Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jumat 14 Maret 2025, Cek Lokasinya

Baca juga: SIM Keliling Kabupaten Bekasi Jumat Ini, 14 Maret 2025, di Pospol Mega Regency Serang Baru

"Saya lihat sepanjang sungai yang ada di sini, seluruh daerah aliran sungai di sini dipenuhi warung dan toko, dan ke depan akan saya tertibkan, ditertibkan untuk kepentingan orang Bekasi sendiri, bukan kepentingan gubernur," kata Dedi saat melakukan peninjauan bibir kali Bekasi di Gang Swadaya 1, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Rabu (12/3/2025).

Dedi menjelaskan selain warung dan toko, ada sejumlah bangunan yang berdiri di lahan aliran sungai juga berup rumah tinggal dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM).

Meskipun berstatus SHM, hal itu disampaikannya juga bersifat melanggar.

"Pertama kami lihat status rumahnya dahulu, itu tanah apa, jika itu tanahnya, tanah sungai, kenapa bangun rumah di daerah aliran sungai, itu kan tidak boleh, tali karena ini adalah bencana, pemerintah akan memberikan perhatian, tapi tidak boleh lagi bangunkan rumah, rumahnya tidak boleh ada di bantaran sungai, apa lagi di daerah aliran sungai," jelasnya. 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.