Berita Jakarta

Belum Ada Investor Berani Bangun PLTSa, Sampah di TPST Bantargebang Bekasi Masih Overload

Menurutnya, perlu ada solusi lebih efektif dalam mengatasi permasalahan sampah, salah satunya dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Dedy
Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti
KUNJUNGI TPST BANTARGEBANG --- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi fasilitas pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025). 

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Usai mengunjungi fasilitas pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025), Pramono menyebut, fasilitas pengolahan sampah yang tersedia saat ini, di antaranya Refuse-Derived Fuel (RDF) di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, dan Rorotan, Jakarta Utara, baru mampu mengurangi sekitar 2.000-3.000 ton sampah per hari.

“Jakarta sekarang ini tiap hari rata-rata kurang lebih 8.000 ton sampahnya, dan dengan proses yang ada, RDF di Bantargebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5.000 sampai 6.000 (ton), itu tidak cukup,” ucap Pramono. 

Menurutnya, perlu ada solusi lebih efektif dalam mengatasi permasalahan sampah, salah satunya dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menggunakan incinerator atau alat pembakar limbah padat.

Baca juga: Ditegur Gubernur Jabar, Wali Kota Depok Langsung Terjun ke Kali Cabang Tengah Bersihkan Sampah

Namun, sampai saat ini belum ada investor yang berani membangun fasilitas tersebut karena kendala pada tarif tipping fee.

“Saya dan Pak Pratikno (Menko PMK) selama 10 tahun menyiapkan Perpres tentang tipping fee, dari dulu harganya tidak bisa berubah. Awalnya 8, 9, 10, 12 sen USD per kWh, terakhir 13,5 sen USD per kWh. Tapi tetap saja tidak ada yang berani membangun PLTSa dengan incinerator," jelas dia.

Nantinya, dia akan membuat regulasi agar tipping fee Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menjadi bagian dari komponen biaya pembelian listrik oleh PLN.

Tipping fee yang awalnya dikelola oleh pemerintah daerah pun diusulkan menjadi bagian dari PLN.

Pramono menambahkan, jika ada penyesuaian harga tipping fee, hal itu perlu diatur bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar menjadi solusi yang efektif, tidak hanya untuk Jakarta, tetapi juga untuk daerah lain di Indonesia.

Pramono juga berharap Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengelolaan sampah segera diputuskan dan tidak ada lagi perubahan pada kebijakan tipping fee, sehingga investor lebih mudah dalam membangun fasilitas RDF.

“Kami sangat menunggu kalau segera bisa diputuskan supaya kita tidak lagi katakanlah hanya membangun RDF,” ungkap Pramono

Hasilkan 8.000 ton sampah per hari

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi fasilitas pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

Dalam sambutannya, Pramono mengatakan Jakarta bisa menghasilkan sekitar 8 ribu ton sampah dalam sehari.

“Jakarta sekarang ini setiap hari rata-rata kurang lebih 8 ribu sampahnya dan dengan proses yang ada, ada Refuse Derived Fuel alias RDF di Bantargebang maupun Rorotan, Jakarta Utara mudah-mudah bisa turun nanti sampai dengan 5 ribu sampai dengan 6 ribu,” jelas dia.

Halaman
12
Sumber: Wartakota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved