Pro Kontra Gagasan ASN Pensiun Umur 70 Tahun, Puan: Jangan Jadi Beban APBN

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh melempar usul perpanjangan batas usia pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun.

Usulan ini diungkap Zudan dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri pada Senin, 19 Mei 2025.

Secara resmi, surat pengusulan telah dikirim kepada sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, dan Kementerian PANRB melalui dokumen bernomor B-122/KU/V/2025 tertanggal 15 Mei 2025. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi wacana perpanjangan masa kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menekankan pentingnya kajian yang matang sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Menurutnya, yang utama adalah bagaimana kebijakan itu dapat meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Terkait dengan ASN untuk diperpanjang, ya sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Puan menekankan bahwa perlu dilihat apakah kebijakan perpanjangan tersebut benar-benar akan membawa dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja ASN.

“Yang penting bagaimana kemudian produktivitas dari hal tersebut dan apakah itu memang jika diperpanjang, produktivitas dan kepegawaian itu akan lebih baik,” ucap Ketua DPP PDIP itu.

Puan juga menegaskan bahwa tujuan utama dari setiap kebijakan yang menyangkut ASN adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Oleh karena itu, dasar kajian harus kuat dan tidak memberatkan keuangan negara.

“Yang penting itu bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat, jadi apakah kajiannya itu sudah ada dasarnya apa. Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN,” kata Puan.

Usulan perpanjangan usia pensiun ini disampaikan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional.

Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan agar penambahan batas usia pensiun itu berbeda-beda disesuaikan dengan pangkat masing-masing ASN. 

"Korpri mengusulkan agar Pejabat Pimpinan Tinggi atau JPT Utama mencapai usia 65 tahun, JPT Madya atau eselon I mencapai BUP (batas usia pensiun) 63 tahun," kata Zudan pada Kamis (22/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

Kemudian, JPT Pratama atau setingkat eselon II batas usia pensiunnya menjadi 62 tahun, eselon III dan IV 60 tahun, sedangkan untuk Jabatan Fungsional Utama batas usia pensiunnya mencapai 70 tahun.

Menurut Zudan, peningkatan usia pensiun diperlukan untuk mendorong keahlian dan pengembangan karier ASN yang lebih optimal.

“Saya melihat tingkat usia semakin tinggi serta harapan hidup yang semakin baik, sehingga wajar BUP ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional,” kata Prof Zudan.

Saat ini, batas usia pensiun ASN diatur bertingkat. Aturan batas usia pensiun yang berlaku adalah PP Nomor 17 Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

• 58 tahun: untuk Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Muda, serta keterampilan lainnya.
• 60 tahun: untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Fungsional Madya.
• 65 tahun: untuk Pejabat Fungsional Ahli Utama.

Dengan usulan terbaru, usia pensiun bisa mencapai 70 tahun, melampaui batas maksimal yang berlaku saat ini.

MenPAN RB Ingatkan Soal Regenerasi dan Anggaran

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, mengingatkan banyak hal harus dipertimbangkan sebelum wacana ini diakomodasi.

“Penentuan BUP pegawai ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lain dalam manajemen ASN,” ujar Rini.

Ia menambahkan bahwa penambahan usia pensiun bisa berdampak pada tekanan anggaran negara.

“Kami menilai bahwa usulan perpanjangan BUP bisa menimbulkan tekanan pada ketersediaan anggaran negara,” kata Rini.

Rini juga menyoroti potensi terganggunya sistem karier yang sudah berjalan.

Menurutnya, birokrasi harus tetap memberi ruang bagi generasi muda untuk berperan aktif di dalam sistem pemerintahan.

“Regenerasi dalam birokrasi perlu terus dilakukan dengan melibatkan generasi baru,” tegasnya.

DPR RI Juga Minta Kajian Mendalam

Senada dengan MenPAN RB, Ahmad Doli, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, meminta agar usulan ini dikaji secara menyeluruh.

“Penambahan usia pensiun akan berkonsekuensi pada penyediaan tambahan anggaran negara,” katanya.

Doli menekankan pentingnya antisipasi terhadap segala konsekuensi jangka panjang yang bisa timbul.

“Masih banyak perspektif yang harus menjadi pertimbangan. Butuh effort besar untuk mengantisipasi dampak dari usulan ini,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com