Prabowo Tak Beri Jawaban Tegas soal Isu Data Pribadi Warga RI Ditukar Tarif 19 Persen dari AS

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tak memberikan jawaban tegas tentang informasi bahwa data pribadi warga negara Indonesia bisa dikelola AS.

Pengelolaan data ini merupakan bagian dari kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat dalam negosiasi tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen.

Presiden hanya memberi jawaban singkat saat ditanya tentang pengelolaan data warga RI oleh AS. "Ya, nanti itu. Negosiasi jalan terus," ujar Prabowo di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital RI (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengenai kabar data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan dikelola oleh Amerika Serikat dalam kerja sama perdagangan digital.

“Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian. Kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk berkoordinasi,” kata Meutya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Saat ditanya apakah ada pembahasan khusus soal isu tersebut, Meutya menyebut pihaknya belum bisa memberikan penjelasan teknis sebelum berkoordinasi dengan Menko Perekonomian.

“Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dulu,” ujarnya.

Ia juga tidak menjawab apakah Komdigi tidak dilibatkan dalam proses penyusunan poin kerja sama dengan AS.

Nantinya, ia akan meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Airlangga.

“Besok kami akan ke Menko Perekonomian dan akan koordinasi seperti apa penjelasannya. Nanti mungkin akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Untuk saat ini, kami harus menunggu sampai ada koordinasi,” katanya.

Sebelumnya, Gedung Putih merilis pernyataan mengenai "kesepakatan perdagangan bersejarah" Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia dalam situs resmi mereka.

Presiden AS, Donald Trump menjelaskan bahwa kesepakatan kali ini akan menjadi terobosan besar bagi sektor manufaktur, pertanian, dan digital Amerika.

Terdapat delapan poin kesepakatan tarif antara AS dan Indonesia, salah satunya "menghapus hambatan perdagangan digital".

Dalam hal ini, Gedung Putih memaparkan bahwa pemerintah Indonesia bakal menyerahkan pengelolaan data pribadi masyarakat kepada AS sebagai pengakuan terhadap AS yang merupakan negara atau yurisdiksi dengan perlindungan data yang memadai.

Secara terang-terangan, pihak Gedung Putih juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di AS telah mengupayakan reformasi untuk meningkatkan pengelolaan perlindungan data pribadi.