TRIBUNBEKASI.COM - Indikator Politik Indonesia menggelar survei terkait dengan elektabilitas tiga tokoh yang potensial menjadi calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.

Ketiga tokoh yang disurvei elektabilitasnya antara lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi sebut, hasil survei dengan simulasi tiga nama memperlihatkan elektabilitas Ganjar Pranowo berada di puncak dan terus mengalami kenaikan.

"Tiga nama besar, masing-masing tidak terpaut jauh. Ganjar teratas 35,8 persen," ujarnya Burhanuddin dalam pemaparannya secara virtual, Rabu (4/1/2023).

Burhanuddin menyampaikan diperingkat kedua ditempati oleh Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 28,3 persen.

Sedangkan Prabowo Subianto di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 26,7 persen.

Lebih lanjut, Burhanuddin menuturkan tren elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mengalami kenaikan.

Sedangkan Anies Baswedan mengalami penurunan.

Burhanuddin merinci elektabilitas Ganjar Pranowo pada bulan November 2022 sebesar 33,9 persen atau naik 1,9 persen menjadi 35,8 persen pada bulan Desember 2022.

Sementara itu, elektabilitas Prabowo Subianto pada bulan November sebesar 23,9 persen atau naik sekitar 2,8 persen jadi 26,7 persen pada bulan Desember 2022.

Adapun Anies Baswedan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 3,9 persen dari bulan November 2022 sebesar 32,2 persen menjadi 28,3 persen pada bulan Desember 2022.

"Pada tiga besar bakal capres, pola dukungan terhadap Ganjar dan Anies tampak selalu berkebalikan, jika Ganjar menguat maka Anies melemah, begitu sebaliknya," ujar Burhanuddin.

"Tapi terhadap Prabowo, tampak dinamikanya terus bergerak ke arah penurunan, meski cenderung menguat tapi masih dalam tren yang menurun," lanjutnya.

Survei Indikator Politik Indonesia diselenggarakan pada 1-6 Desember 2022.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.