Megawati Tegaskan Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Penulis:
Editor: Ign Prayoga
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) di The Meru Sanur, Rabu (30/7/2025) sore. Megawati menegaskan, bahwa PDIP akan mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo.

TRIBUNBEKASI.COM, BALI - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan secara resmi sikap PDIP terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Megawati menegaskan, bahwa PDIP akan mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo.

Hal itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politiknya dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati menjelaskan, PDIP akan menjaga arah pembangunan nasional demi kepentingan rakyat.

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi  dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

Meski begitu, Presiden kelima RI ini pun mengatakan PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. 

Namun, kata Megawati, PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

“Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan tetapi soal setiap pada kebenaran dan berpihak pada moralitas politik yang diajarkan bapak bangsa kita Bung Karno,” ujarnya.

Megawati pun mengajak kepada seluruh kader PDIP untuk menjaga peran strategis partai dalam wajah demokrasi indonesia yang susah payah telah laksanakan dengan nama reformasi.

Dalam kesempatan itu, Megawati pun menjelaskan bahwa kerap disalahpahami di ruang demokrasi bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonedia, tidak dikenal istilah oposisi atau koalisi.

“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi loh,” jelas Megawati.

“Oleh karena itu PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ucapnya.

Lantik Pengurus DPP PDIP Periode 2025-2030

Megawati Soekarnoputri kembali terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDIP dalam Kongres VI PDIP di Bali.

Setelah dikukuh kembali menjadi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati pun mengumumkan dan melantik 37 nama pengurus DPP PDIP, Sabtu (2/8/2025).

Halaman
12